BPS Kerahkan 676 Petugas untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Daya

ISTORINEWS.COM, Papua Bart Daya –Sebanyak 676 petugas akan diterjunkan untuk mendata puluhan ribu pelaku usaha di seluruh Papua Barat Daya dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Pendataan yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah selama satu dekade mendatang.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan apel pencanangan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat di Lapangan Modern City, kawasan reklamasi Kota Sorong, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Kepala BPS Provinsi Papua Barat Ir. Merry serta perwakilan Pemerintah Kota Sorong yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong James Burung.

Dalam laporannya, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima secara nasional.

Menurutnya, sebanyak 676 petugas sensus akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak, yakni 190 orang.

Berdasarkan data administrasi yang dihimpun BPS, terdapat sekitar 53 ribu unit usaha di Papua Barat Daya, yang terdiri atas 247 usaha besar dan sekitar 51 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk pembinaan UMKM, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Merry.

Selain mendata aktivitas usaha, BPS juga akan melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga. Data tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam merancang program perlindungan sosial dan pembangunan yang lebih efektif.

Pemerintah Kota Sorong menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Mewakili Wali Kota Sorong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong James Burung mengatakan bahwa sejak April 2026 pemerintah daerah telah berkolaborasi dengan BPS Kota Sorong dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami berharap upaya sosialisasi yang dilakukan dapat membantu petugas sensus menjangkau seluruh masyarakat di 10 distrik dan 41 kelurahan di Kota Sorong, sehingga pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah dan nasional selama 10 tahun ke depan.

“Hasil sensus yang saudara kumpulkan akan menjadi dasar pembangunan Indonesia dan Papua Barat Daya untuk 10 tahun ke depan. Karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan,” tegas Elisa.

Ia juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas demi menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apel pencanangan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong, pimpinan organisasi perangkat daerah, Rektor Universitas Victory Sorong, perwakilan pelaku usaha, kepala BPS kabupaten/kota, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

Pada akhir kegiatan dilakukan penyerahan cinderamata dari Kepala BPS Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong. Acara juga dirangkaikan dengan penyematan atribut petugas sensus serta pengguntingan balon udara sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Daya. (diskominfo kota sorong)