Fredrik Marlissa : DPRP Papua Barat Daya Temukan Sejumlah Persoalan Saat Kunker Pengawasan di Dapil I

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya –  Ketua Tim Kunjungan Kerja Pengawasan Daerah Pemilihan (Dapil) I, Fredrik F.A. Marlissa yang juga adalah Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya, mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan kunjungan kerja di Dapil I Provinsi Papua Barat Daya selama tiga hari, sejak 14-16 Juli 2026.

Menurutnya, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD Induk mendatang.

Fredrik menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program dan anggaran pemerintah daerah yang sedang berjalan.

“Sebagai bagian dari tugas kelembagaan, seluruh anggota DPR telah dibagi ke lima daerah pemilihan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Hasil pengawasan ini nantinya menjadi bahan penting dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD Induk,” ujar Fredrik Marlisa di ruang kerjanya, Jumat (17/7/2026).

Dikatakannya, di Dapil I, tim DPR PBD melakukan peninjauan ke sejumlah wilayah kepulauan, di antaranya Pulau Ram dan Pulau Soop Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. Salah satu fokus pengawasan adalah pembangunan dermaga yang didanai Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut Fredrik, keberadaan dermaga tersebut tidak hanya diharapkan meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat, tetapi juga dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi.

Selain itu, DPR juga meninjau pembangunan penahan abrasi pantai (breakwater) di sejumlah titik yang selama ini terdampak gelombang tinggi, terutama saat musim angin selatan.

Hasil peninjauan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah pembangunan yang ada sudah memadai atau masih membutuhkan penambahan.

Dalam kunjungan tersebut, DPR juga berdialog langsung dengan masyarakat, pemerintah distrik, serta aparat keamanan untuk menyerap berbagai aspirasi.

Kata Marlisa, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah terbatasnya layanan listrik. Masyarakat Pulau Ram, kata Fredrik, hanya menikmati aliran listrik sekitar 12 jam setiap hari, mulai sore hingga pagi.

“Kondisi ini tentu berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan pemerintahan, kegiatan administrasi sekolah, dan aktivitas ekonomi yang belum dapat berjalan maksimal,” katanya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah maraknya kasus pencurian di Pulau Ram. DPR meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara aparat kepolisian, Babinsa, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

Kunjungi SLB Kota Sorong

Selain wilayah kepulauan, rombongan DPR juga meninjau Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di Jalan Pendidikan, Kota Sorong. Fredrik menilai kondisi sarana dan prasarana sekolah tersebut masih jauh dari memadai.

Ia menyebutkan, bangunan sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masih berada dalam satu kompleks sehingga dinilai belum ideal bagi proses belajar mengajar peserta didik berkebutuhan khusus.

Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan khusus tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan guru serta pemenuhan tenaga pendidik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Guru di SLB memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan pendampingan khusus kepada peserta didik. Karena itu kesejahteraan mereka juga harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Fredrik juga menyoroti kondisi halaman sekolah yang kerap tergenang saat hujan sehingga menghambat aktivitas para siswa. Ia berharap pemerintah provinsi segera memberikan perhatian terhadap perbaikan fasilitas pendidikan tersebut.

Menurutnya, seluruh temuan dalam kunjungan pengawasan ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya.