ISTORINEWS.COM, Kabupaten Sorong – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat secara resmi merilis sejumlah indikator strategis perekonomian untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Rilis tersebut digelar di Kantor BPS Kabupaten Sorong, Senin (2/3/2026), dan dipimpin langsung Kepala BPS Papua Barat, Merry.
Dalam pemaparannya, Kepala BPS Papua Barat, menyampaikan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), Nilai Tukar Petani (NTP), ekspor-impor, pariwisata, hingga transportasi udara periode Januari–Februari 2026.
Dikatakannya, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2026 menunjukkan terjadinya deflasi di sebagian besar wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Secara umum, tiga dari empat kota IHK di kedua provinsi tersebut mengalami penurunan harga secara bulanan.
“Di Provinsi Papua Barat, Februari 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,65 persen (month-to-month/mtm). Indeks Harga Konsumen turun dari 110,76 pada Januari 2026 menjadi 110,04 pada Februari 2026,” ujar Merry.
Meski demikian, secara tahunan (Year on Year (YoY) Papua Barat masih mencatat inflasi sebesar 5,83 persen. Sementara secara tahun kalender terjadi deflasi sebesar 0,63 persen.
Sementara itu, di Provinsi Papua Barat Daya, kata Merry, terjadi deflasi bulanan sebesar 0,57 persen. Secara tahunan, Papua Barat Daya mencatat inflasi 4,16 persen dan secara tahun kalender mengalami deflasi 0,38 persen.
Ia pun menjelaskan, di wilayah Papua Barat Daya, perkembangan inflasi dan deflasi bervariasi di masing-masing kabupaten/kota.
“Di Kota Sorong terjadi deflasi bulanan sebesar 0,81 persen dan deflasi tahun kalender sebesar 0,52 persen. Namun secara tahunan, Kota Sorong masih mencatat inflasi sebesar 4,08 persen,” jelasnya.
“Berbeda dengan Sorong, Kabupaten Sorong mengalami inflasi bulanan sebesar 0,05 persen. Secara tahunan inflasi tercatat 4,67 persen, sementara secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,08 persen,” lanjut Merry.
Adapun di Kabupaten Sorong Selatan terjadi deflasi bulanan sebesar 0,11 persen. Secara tahunan inflasi tercatat 3,43 persen dan secara tahun kalender sebesar 0,09 persen.
Dari empat kota IHK di Papua Barat dan Papua Barat Daya, inflasi tertinggi secara bulanan terjadi di Kabupaten Sorong sebesar 0,05 persen. Sementara deflasi terdalam tercatat di Kota Sorong sebesar 0,81 persen.
Kelompok Pengeluaran Penyumbang Deflasi
Secara umum, deflasi bulanan di Papua Barat terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 1,79 persen dengan andil 0,65 persen.
Komoditas utama yang menyumbang deflasi antara lain ikan cakalang (0,18 persen), ikan kakap merah (0,15 persen), dan bawang merah (0,09 persen).
Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya justru menyumbang inflasi sebesar 2,07 persen dengan andil 0,12 persen. Emas perhiasan turut memberikan andil inflasi sebesar 0,10 persen.
Beberapa komoditas lain yang menyumbang inflasi antara lain beras (0,07 persen), biaya pemeliharaan atau servis, ikan kembung (0,06 persen), serta ikan kembung/kenté sebesar 0,03 persen.
“Untuk Papua Barat Daya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan tingkat deflasi 1,7 persen dan andil 0,71 persen,” terangnya.
Kata Merry, Secara rinci, di Kota Sorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi. Sementara di Kabupaten Sorong, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang utama inflasi bulanan.
“Secara keseluruhan, tren Februari 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya cenderung melandai dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun secara tahunan inflasi masih berada pada level yang cukup tinggi,” tandasnya.














Hari ini : 22
Kemarin : 853
Total Kunjungan : 312290
Hits Hari ini : 66
Who's Online : 4