Menteri PKP Sebut Kota Sorong Jadi Fokus, Ribuan Rumah Tak Layak Huni Mulai Ditangani Pemerintah

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pemerintah tengah melakukan perubahan mendasar di sektor perumahan di wilayah Papua, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan menteri PKP disela-sela kunjngan kerja di Kleurahan Klasavi Distrik Manoi Kota Sorong, Sabtu (25/4/2026), guna melihat secara dekat kondisi rumah warga yang tidak layak huni.

Kepada awak media, Maruarar Sirait menyebutkan, salah satu bukti konkret perubahan tersebut adalah program bedah rumah yang menyasar enam provinsi di Papua dengan cakupan sekitar 42 kabupaten/kota.

“Artinya ada sekitar 21 ribu rumah yang diperbaiki di seluruh tanah Papua. Ini perubahan yang sangat mendasar,” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan tersebut lahir dari komitmen Presiden Prabowo yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan Papua, khususnya dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga meluncurkan terobosan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang akan digerakkan secara masif di seluruh Papua.
Program ini ditujukan untuk mendukung masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM.

“Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan, dengan bunga hanya 0,5 persen. Ini untuk membantu masyarakat memperbaiki, merenovasi, atau memiliki rumah,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga menyasar kelompok ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dari rumah, sehingga perbaikan hunian sekaligus berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.

Pemerintah juga menggandeng program Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama BRI melalui skema Mekaar guna memperkuat permodalan masyarakat. Bahkan, suku bunga program tersebut telah diturunkan hingga 5 persen untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih luas.

Maruarar menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak bisa berdiri sendiri tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga. Ia mencontohkan, tanpa kondisi ekonomi yang baik, rumah yang telah diperbaiki berpotensi kembali rusak karena keterbatasan biaya perawatan.

“Jangan hanya membangun rumahnya, tapi bangun juga ekonomi keluarganya,” tegasnya.

Di Kota Sorong sendiri, ia mengungkapkan masih terdapat ribuan rumah tidak layak huni. Untuk itu, pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam pembiayaan, termasuk membuka peluang keterlibatan dana CSR.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program rumah subsidi serta penataan kawasan kumuh, termasuk di Sorong. Peluncuran KUR perumahan dijadwalkan berlangsung secara serentak.

Secara keseluruhan, terdapat tiga program utama yang dijalankan pemerintah di Papua, yakni bedah rumah, KUR perumahan, dan pembangunan rumah subsidi.

Maruarar optimistis, berbagai program tersebut akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari menyerap tenaga kerja, menggerakkan usaha kecil, hingga mendorong sektor industri bahan bangunan.

“Ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, dari tukang, warung makan, hingga industri material,” jelasnya.

Ia menambahkan, target pelaksanaan program tersebut akan berjalan sepanjang tahun anggaran 2026, dengan pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Rakyat juga harus ikut mengawasi, bersama kejaksaan, kepolisian, dan media,” pungkasnya.