TIM POA Dibentuk, Pengawasan Orang Asing di Papua Barat Daya Diperketat

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Orang Asing sekaligus pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM POA) di Hotel Belagri, Sorong, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Papua Barat Daya.

Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Asisten II Setda Papua Barat Daya, Vicktor Solossa, mengatakan Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai wilayah yang mendukung pembangunan nasional dan hubungan internasional.

Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi sekaligus pintu gerbang utama Papua Barat Daya menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Menurutnya, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya ke Raja Ampat, serta status Bandara Domine Eduard Osok sebagai bandara internasional membuka peluang yang lebih besar bagi masuknya wisatawan maupun investor asing ke daerah tersebut.

“Keberadaan warga negara asing memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, namun tetap memerlukan pengawasan agar seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Vicktor.

Ia menegaskan, TIM POA memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan, pertukaran informasi, serta deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap pembentukan TIM POA dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung iklim investasi dan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Melalui rakor tersebut, seluruh anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Poa) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan pertukaran informasi di lapangan.

“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarinstansi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan orang asing di wilayah Papua Barat Daya,” katanya.

Dalam rakor tersebut, peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, imigrasi, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya juga membahas berbagai tantangan serta strategi pengawasan orang asing, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan potensi pelanggaran.

Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Tim Pora, pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Papua Barat Daya diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.