ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Balai Penataan Bangunan Prasana dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat- Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2026 di Sorong, di hotel Aimas Sorong, Senin (20/7/2026).
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasana dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat- Papua Barat Daya, Corneles Sagrim, mengajak pemerintah daerah memanfaatkan keberadaan anggota Komisi V DPR RI dari Papua Barat Daya untuk memperjuangkan program-program infrastruktur berbasis masyarakat dari pemerintah pusat.
Corneles menjelaskan, selain program PISEW, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum juga memiliki sejumlah program infrastruktur berbasis masyarakat lainnya yang dapat diusulkan melalui jalur aspirasi anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Papua Barat Daya, Faujia Helga Br. Tampubolon Umlati.
Menurutnya, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan Kabupaten Sorong berhasil memperoleh satu lokasi program melalui aspirasi anggota Komisi V DPR RI Faujia H. Br Tampubolon Umlati dan pelaksanaannya dinilai berjalan baik.
“Tahun ini kita bersyukur karena Papua Barat Daya sudah memiliki perwakilan di Komisi V DPR R yaitu ibu Faujia TampuboIon. Ini menjadi peluang besar agar usulan-usulan infrastruktur dari daerah dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat,” kata Corneles.
Ia mengaku telah mengarahkan para bupati dan wali kota di Papua Barat Daya untuk membangun komunikasi intensif dengan anggota Komisi V DPR RI Faujia Tampubolon agar berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat diakomodasi dalam program nasional.
Dalam paparannya, Corneles mengatakan pembangunan kawasan perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, keterbatasan pelayanan dasar, minimnya lapangan kerja hingga keterisolasian wilayah.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026 Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan Program PISEW di 793 lokasi yang tersebar di 25 provinsi dengan pendanaan APBN.
Khusus di Papua Barat dan Papua Barat Daya, program tersebut akan dilaksanakan pada enam lokasi di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
Di Kabupaten Sorong, kegiatan dilaksanakan di Distrik Mayamuk dan Distrik Moisegen, sedangkan di Kabupaten Sorong Selatan berada di Distrik Teminabuan dan Distrik Sawiat yang mencakup sejumlah kampung penerima manfaat.
Corneles menegaskan, PISEW bertujuan meningkatkan layanan infrastruktur, mengembangkan potensi lokal, serta memberdayakan masyarakat melalui pendekatan pembangunan partisipatif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan.
Ia juga mengingatkan seluruh pelaksana kegiatan agar menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan mengelola anggaran secara transparan serta akuntabel.
“Program ini menggunakan uang negara. Karena itu seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai aturan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran karena konsekuensi hukumnya sangat serius,” tegasnya.
Menurut Corneles, rapat koordinasi awal ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait mekanisme pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, hingga mitigasi risiko dalam pelaksanaan PISEW 2026.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas tenaga pendamping agar mampu menjalankan fungsi pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat selama pelaksanaan program berlangsung.
Hari ini : 242
Kemarin : 1741
Total Kunjungan : 534008
Hits Hari ini : 314
Who's Online : 4