ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan keprihatinannya atas aksi anarkis yang terjadi di Kota Sorong, Rabu (27/8/2025).
Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan pada fasilitas Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan kediaman Gubernur termasuk perusakan kendaraan dinas yang sedang parkir.
“Kita semua harus merasa prihatin atas kejadian hari ini. Hal-hal di luar dugaan, termasuk aksi kekerasan yang terjadi, sungguh tidak bisa dibenarkan. Ini adalah tindakan kriminal yang tidak boleh diberi ruang sedikit pun oleh aparat Kepolisian,” ujar Gubernur Elisa Kambu dalam keterangan Pers di Kediamannya.
Gubernur menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat keamanan agar mengusut tuntas serta menindak para pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Langkah hukum yang tegas penting dilakukan agar memberikan efek jera, sekaligus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang berniat melakukan hal serupa,” katanya.
Elisa Kambu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat terjebak di kediaman karena massa sudah berada di depan pagar rumah saat ia bersiap berangkat kerja.
“Kami tidak bisa keluar. Demi keselamatan, kami tetap berada di dalam rumah. Syukurlah, hingga kini kami dalam keadaan baik,” jelasnya.
Meski kediaman dan kendaraan dinas dirusak, Gubernur memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Ia tetap masuk kantor, meski kondisi fisik kantor rusak akibat aksi massa.
“Kaca-kaca pecah dan fasilitas rusak akibat lemparan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Namun kami tetap bekerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas dan berpotensi memperkeruh suasana.
“Mari kita percayakan penanganan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Jangan mudah termakan informasi yang bisa merugikan banyak pihak,” katanya.
Selain itu, Gubernur juga meminta aparat kepolisian untuk mengambil langkah preventif guna mencegah kejadian serupa terulang.
Ia berharap berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, gereja, keluarga, dan lembaga sosial ikut berperan aktif mencegah keterlibatan warga dalam aksi-aksi anarkis.
“Cara-cara seperti ini sangat mengganggu kenyamanan, menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan rumah sakit, puskesmas, pendidikan, dan merusak wajah pemerintahan,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus memantau situasi dan mengajak seluruh warga untuk menjaga kedamaian dan ketertiban bersama.
Kericuhan yang terjadi di Kota Sorong sejak Rabu pagi tadi, berawal dari aksi protes sejumlah masyarakat yang tidak menginginkan empat tahanan NFRPB dipindahkan ke Makassar untuk disidangkan di Prngadulan (PN) Makassar.











Hari ini : 884
Kemarin : 1425
Total Kunjungan : 390779
Hits Hari ini : 1445
Who's Online : 13