Anggaran Rp13 Miliar Menguap, Anggota DPR Otsus, Cartensz Malibella Nilai Diskop UMKM PBD Tipu Mama-Mama Papua

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat Daya, Cartensz Malibella, menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang dinilai tidak mengakomodir kepentingan mama-mama Papua, khususnya para pedagang kecil.

Cartensz mengungkapkan, sebelumnya Dinas Koperasi dan UMKM telah menyampaikan kepada DPR Papua Barat Daya adanya alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar yang diperuntukkan bagi pendampingan usaha, pemberdayaan, serta pengembangan pasar bagi mama-mama Papua.

“Anggaran itu disampaikan langsung ke kami di DPR. Rekamannya ada. Mereka yang datang bicara, bukan DPR yang mengada-ada,” tegas Cartensz.

Namun, hingga kini, ia menilai tidak ada realisasi nyata di lapangan. Janji yang disampaikan OPD terkait dinilai tidak sejalan dengan kondisi faktual yang dirasakan masyarakat, khususnya pedagang mama-mama Papua.

“Faktanya sampai hari ini tidak ada realisasi. Ini yang menimbulkan kekecewaan mama-mama Papua. Mereka sudah dijanjikan, tapi hasilnya kosong,” ujarnya.

Cartensz menegaskan bahwa DPR Papua Barat Daya sejatinya mendukung penuh kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami sangat mendukung Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda. Tapi OPD harus menunjang dan mendukung. Jalannya pemerintahan itu ditopang oleh OPD-OPD ini,” katanya.

Ia menilai kegagalan realisasi program justru mencederai wibawa lembaga DPR yang memiliki kedudukan setara dalam sistem pemerintahan daerah.

“DPR ini lembaga terhormat, punya wibawa, setara dengan Gubernur. Masa OPD datang dan seolah-olah menipu kami, lalu masyarakat juga dirugikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cartensz menyebut aksi kekecewaan yang dilakukan mama-mama Papua merupakan bentuk protes atas janji OPD yang tak kunjung diwujudkan, termasuk rencana pemberian modal usaha dan pembangunan pasar.

“OPD sudah janji soal anggaran, soal bangun pasar, soal modal usaha. Tapi semua itu tidak ada. Ini yang membuat mama-mama Papua kecewa,” jelasnya.

Atas kondisi tersebut, Cartensz meminta Gubernur Papua Barat Daya melakukan evaluasi total terhadap OPD terkait, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM.

“Kami minta Gubernur evaluasi total. Kalau tidak mampu memimpin dan menjalankan program, masih banyak orang lain yang bisa,” pungkasnya.