HAKLI Dorong Pengawasan Sanitasi MBG dan Dukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Sorong

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Prof. Arief Sumantri, menekankan pentingnya pengawasan sanitasi dan pengelolaan limbah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan bersama Pemerintah Kota Sorong di SPPG Lapangan Tembak Rufei, Jumat (29/5/2026).

“Dapur sebagai pusat produksi makanan merupakan titik paling krusial dalam menjaga keamanan pangan. Karena itu, aspek higiene dan sanitasi harus diawasi secara ketat guna mencegah risiko keracunan makanan yang kerap menjadi perhatian dalam penyelenggaraan layanan konsumsi massal,” ujar Arief Sumantri.

Ia menilai pengelolaan dapur di SPPG yang ditinjau sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan melalui pengawasan yang berkelanjutan.

Menurutnya, HAKLI juga mendorong keberadaan tenaga sanitasi lingkungan yang dapat mengawasi penerapan standar higiene dan sanitasi secara konsisten di setiap SPPG.

Selain menyoroti keamanan pangan, Arief juga mengajak pengelola program untuk memandang limbah makanan atau food waste sebagai potensi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi warga sekitar,” kata Arief.

Ia menambahkan, tingginya jumlah makanan yang terbuang juga dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap menu yang disajikan.

Penyelenggara program diharapkan memahami kebutuhan dan preferensi penerima manfaat agar makanan yang disediakan dapat dikonsumsi secara optimal dan tidak menjadi limbah.

Dalam kunjungan yang sama, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh melalui berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan akses sanitasi, air bersih, dan kualitas lingkungan permukiman.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan pengurus HAKLI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Sorong.

Wali Kota Sorong menyebut Distrik Sorong Barat menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.

Penanganan kawasan kumuh, menurut pemerintah daerah, dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari sektor infrastruktur jalan, permukiman, hingga penyediaan layanan dasar masyarakat.

“Intervensi yang dilakukan mencakup peningkatan akses sanitasi, penyediaan air bersih, dan penataan lingkungan permukiman,” kata Wali Kota Sorong.

Pemerintah Kota Sorong mencatat terdapat sekitar 43 titik kawasan yang menjadi fokus penanganan lingkungan dan permukiman. Kawasan tersebut umumnya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta kualitas lingkungan yang perlu ditingkatkan.