HPI Raja Ampat Kecewa Tak Dilibatkan dalam Kunjungan Menteri Pariwisata RI

ISTORINEWS.COM, Raja Ampat – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Raja Ampat, Ferdinan Dimara, menyampaikan kekecewaannya terhadap kunjungan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, ke Raja Ampat.

Menurut Ferdinan, kunjungan Menteri Pariwisata seharusnya menjadi momentum bagi para pelaku wisata lokal untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang selama ini dihadapi di lapangan.

Namun, pihaknya mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait agenda kunjungan tersebut.

“Kami sangat kecewa karena kunjungan Ibu Menteri ke Raja Ampat tidak terinformasikan dengan baik kepada kami para pelaku wisata, khususnya DPC HPI Raja Ampat sebagai organisasi guide resmi,” ujar Ferdinan dalam keterangannya, kepada media ini, Selasa malam (12/5/2026).

Ia mengatakan, HPI Raja Ampat baru mengetahui adanya kunjungan tersebut setelah mencari informasi secara mandiri. Bahkan, informasi yang diterima dinilai tidak akurat dan tidak memberikan ruang bagi para guide lokal untuk terlibat langsung.

Ferdinan menegaskan bahwa para pramuwisata atau guide lokal merupakan ujung tombak pariwisata Indonesia karena berinteraksi langsung dengan wisatawan yang datang ke daerah wisata, termasuk Raja Ampat.

“Guide HPI yang memiliki sertifikasi nasional adalah ujung tombak pariwisata Indonesia. Kami yang memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan tentang daerah dan budaya lokal,” katanya.

Menurutnya, apabila diberi kesempatan bertemu langsung dengan Menteri Pariwisata, pihak HPI ingin menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan sektor pariwisata di Raja Ampat, termasuk berbagai kendala yang dihadapi para pelaku wisata lokal.

“Memang sempat di temui oleh DPD HPI Papua Barat Daya, tapi itu saat ibu mentri dan rombongan sudah balik dari Raja Ampat dan bertemu di atas dermaga Marina, jadi kami dari DPC HPI Raja Ampat bermaksud agar kedepan kita koordinasikan dengan baik agar kita bisa maju bersama,” tandasnya.

Ia juga membandingkan kunjungan Menteri Pariwisata dengan kunjungan Wakil Presiden RI sebelumnya ke Raja Ampat, di mana berbagai komunitas dan asosiasi pariwisata lokal dilibatkan dalam pertemuan bersama pemerintah.

“Waktu Wakil Presiden datang, seluruh komunitas pariwisata dikumpulkan, mulai dari HPI, asosiasi homestay, pelaku speedboat, komunitas sepeda hingga ASITA. Tapi saat Menteri Pariwisata datang justru tidak ada ruang khusus untuk kami,” terangnya.

Ferdinan menilai kondisi tersebut dapat menjadi contoh buruk bagi lembaga atau instansi lain yang berkunjung ke Raja Ampat, karena dikhawatirkan tidak lagi melibatkan guide lokal resmi dalam aktivitas pariwisata.

“Kami selama ini selalu menyuarakan bahwa siapa pun yang datang ke Raja Ampat sebaiknya menggunakan guide lokal. Tapi justru ketika Kementerian Pariwisata datang, tidak ada pendampingan dari guide HPI,” tegasnya.

Meski demikian, Ferdinan menduga persoalan tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara pihak terkait dan protokoler kunjungan. Ia berharap ke depan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas pariwisata lokal dapat berjalan lebih baik.

“Kami berharap ke depan komunikasi bisa lebih baik sehingga komunitas pariwisata di Raja Ampat dapat dilibatkan dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan pariwisata Indonesia,” pungkasnya.