ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, meresmikan sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2025 sekaligus menyerahkan mockup revitalisasi sekolah tahun 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (26/5/2026).
Dalam kunjungannya, Abdul Mu’ti didampingi Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat.
Ia menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ini merupakan bagian dari realisasi kebijakan Bapak Presiden untuk revitalisasi pendidikan di seluruh tanah air, termasuk sekolah-sekolah di kawasan 3T yang memerlukan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menyampaikan, program revitalisasi sekolah akan terus dilanjutkan secara bertahap agar lebih banyak sekolah mendapatkan bantuan pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah di Papua Barat Daya, termasuk di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
Selain meresmikan bantuan revitalisasi, Abdul Mu’ti juga meninjau proses pembelajaran di kelas yang telah menggunakan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFB) di SMK Negeri 1 Kota Sorong.
Dalam peninjauan tersebut, ia menyaksikan langsung proses pembelajaran geologi serta berdialog dengan para guru terkait pemanfaatan teknologi digital di ruang kelas.
“Alhamdulillah semuanya dapat digunakan dengan baik dan mampu meningkatkan semangat belajar para murid,” ujarnya.
Terkait pengawasan dana revitalisasi sekolah, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sistem pelaksanaan dilakukan secara swakelola dengan dana ditransfer langsung ke rekening sekolah.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran tetap diawasi secara ketat melalui pendampingan konsultan, pemeriksaan keuangan, hingga pelaporan pembangunan kepada kementerian.
“Pengelolaan dana harus sesuai aturan, transparan dan akuntabel. Masyarakat juga bisa mengontrol penggunaan bantuan yang diterima sekolah,” jelasnya.
Abdul Mu’ti juga memaparkan program digitalisasi pendidikan yang terus diperluas, termasuk untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T.
Menurutnya, pemerintah menargetkan seluruh sekolah memperoleh perangkat IFB. Pada 2025, setiap sekolah mendapat satu perangkat, sedangkan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi empat perangkat per sekolah.
Untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, pemerintah bekerja sama dengan Starlink guna mendukung konektivitas. Sementara sekolah yang belum memiliki listrik akan dibantu menggunakan panel surya.
Selain penyediaan perangkat, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada guru agar mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal.
“Kami juga melatih guru-guru supaya bisa menggunakan IFB. Jangan sampai perangkat itu hanya menjadi koleksi,” tutupnya.
Hari ini : 866
Kemarin : 2448
Total Kunjungan : 442229
Hits Hari ini : 1476
Who's Online : 23