Pedagang Mama-mama Papua Bermalam di Kantor Gubernur, Anggota DPRP PBD Pertanyakan Pengelolaan Dana Otsus Rp14,2 Miliar

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Aksi damai mama-mama pedagang Orang Asli Papua (OAP) berlanjut hingga bermalam di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya lantaran belum ada komunikasi langsung antara para pengunjuk rasa dengan Gubernur Elisa Kambu.

Anggota Komisi IV DPR Papua Barat Daya, Cartensz Malibela, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membuka secara transparan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar lebih dari Rp14 miliar yang dialokasikan bagi pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun anggaran 2026.

Menurut Cartensz, total anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2026 mencapai Rp24.710.263.944. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp14.295.450.860 merupakan dana Otsus yang terdiri atas dana specific grant dan block grant yang diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi OAP.

Ia menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan mama-mama pedagang asli Papua hingga bermalam di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya menunjukkan belum adanya kepastian dan keterbukaan pemerintah terhadap pemanfaatan anggaran tersebut.

“Kami meminta anggaran itu dibuka untuk publik. Negara sudah mengalokasikan dana Otsus untuk pemberdayaan Orang Asli Papua. Jangan sampai pelaksanaannya justru terhambat sehingga masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” ujar Cartensz.

Politisi muda asal suku Moi ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk membahas persoalan tersebut. Namun, menurutnya, undangan DPR tidak direspons sehingga penyelesaian masalah tidak berjalan maksimal.

Cartensz menilai pemerintah seharusnya mengedepankan dialog dengan para pedagang asli Papua sejak awal agar persoalan tidak berujung pada aksi demonstrasi.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana Otsus guna menghindari munculnya informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.

Ia juga meminta Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertanggung jawab dengan membuka data penggunaan dana Otsus tersebut kepada publik.

“Kami ingin mengetahui dana Otsus lebih dari Rp14 miliar itu digunakan untuk program apa saja. Dana itu merupakan hak masyarakat Papua yang harus dikelola secara terbuka dan tepat sasaran,” tegasnya.

Cartensz berharap pemerintah segera menemui dan berdialog dengan para mama-mama pedagang asli Papua agar aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti serta program pemberdayaan ekonomi OAP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.