Anggota DPR RI Faujia H Tampubolon Memastikan Petrogas dan Mitra BUMD Bersinergi Penuhi Kebutuhan Energi di Masyarakat

ISTORINEWS.COM, Kabupaton Sorong- Anggota Komisi VI DPR RI asal Daerah Pemilihan (dapil) Provinsi Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon melakukan kunjungan kerja individu ke PT Petrogas (Basin) Ltd area kerja Arar Basecamp Kabupaten Sorong, Jumat (11/4/2025).

Tiba di Arar Basecamp, srikandi Partai Demokrat ini disambut dengan hangat oleh General Manager dan para pejabat di lingkungan kerja PT Petrogas, perwakilan SKK Migas, perwakilan Pemkab Sorong dan BUMD Kabupaten Sorong.

Dalam kunjungannya di PT Petrogas, Faujia Helga Tampubolon memastikan produksi gas di Kabupaten Sorong berjalan lancar dan juga dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat khususnya kebutuhan LPG.

Field Operation Manager PT Petrogas (Basin) Ltd, Mustaman melaporkan Petrogas beroperasi di dua blok, yaitu blok Kepala Burung di Agar dan yang satunya di lapangan Kasim Marin Terminal (KMT).

“Di Arar ini kami produksi gasnya, ada produksi LPG dan juga produksi zatnya, tapi zat itu adalah produk yang disatukan dan itu disalurkan ke KMT,” umar Mutaman di hadapan anggota Komisi VI DPR RI.

Mustaman juga menjelaskan bahwa di opration Arar pihaknya melakukan produksi gas, kemudian gas tersebut disalurkan ke BUMD PT Malamoi Olok Wobok (MOW) dan diteruskan ke PT PLN.

Ia juga menyebutkan produk-produk yang diproduksi oleh Petrogas (Basin) Ltd semuanya dapat memenuhi ketahanan energi di Sorong Raya.

“Produk-produk kami yang diproduksi semuanya dapat memenuhi kebutuhan energi di Sorong Raya,” jelas Mustamin kepada anggota DPR RI Faujia Br Tampubolon.

Ganeral Manager RH Petrogas, Alfian Talaumbanua dalam persentasinya mengatakan kontrak Petrogas (Basin) akan berakhir pada tahun 2040, atau diperpanjang selama 20 tahun sejak tahun 2020-2040.

Dijrlaskannya saat ini Petrogas sedang beroperasi pada 3 sekmen, yaiu; minyak mentah, gas alami dan gas minyak air atau LPG.

“RH Petrogas memiliki Kontrak Kerjasama di wilayah kepala burung dengan salawati dengan periode 2020-2040, dijalankan dibawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas,” tawas Alfian.

Alfian juga menjelaskan tentang produksi gas yang disalurkan ke PLN melalui BUMD PT MOW sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk wilayah kota dan kabupaten Sorong.

Gas dari Petrogas juga dialiri ke PGN untuk jaringan gas kota guna kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rumah tangga.

“Juga termasuk produksi LPG disalurkan melalui Pertamina memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini sedang dibagun fasilitas untuk bottling LPG untuk distribusi lokal,” terangnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari General Manager RH Petrogas terkait pengiriman LPG lewat Pertamina Patraniaga dan kemudian proses bottling di Surabaya lalu dikirim lagi ke Sorong untuk di pasarkan, mendapat tanggapan anggota Komisi VI DPR RI, Faujia H. Tampubolon.

Menurut Helga, itu merupakan sesuatu yang ironis, dimana gas yang diambil dari perut bumi Kabupaten Sorong Papua Barat Daya dikirim ke Surabaya untuk dibottling dan dijual kembali kepada masyarakat Papua Barat Daya.

Maksud Politisi Partai Demokrat ini, kenapa LPG tidak dibottling di Sorong supaya masyarakat bisa menikmati LPG dengan harga yang terjangkau yang.saat ini mencapar Rp400 ribu per botol ukuran 15 Kg.

“Ini kas sesuatu yang ironis, barang yang diambil dari perut bumi di Sorong dikilir ke Surabaya untuk dibottling di sana, kemudian dijual dengan harga yang mahal mencapai Rp400 ribu,” tegasnya.

“Maksud saya kenapa tidak dibottling juga di Sorong supaya masyarakat bisa menikmati LPG dengan harga yang terjangkau. Saat ini LPG di Sorong tabung 15 Kg mencapai Rp400 ribu,” lanjutnya.

Faujia Helga Tampubolon menginginkan ada solusi supaya ke depan masyarakat juga bisa menikmati LPG yang murah dan terjangkau, sehingga ia pun memastikan kebutuhan energi di Papua Barat Daya dapat terpenuhi.

Selain itu ia pun minta managemen Petrogas maupun SKK Migas memberikan.masukan terkait hal-hal apa yang harus dibantu dirinya demi mempermudah aktifitas produksi.

Pihak Petrogas melalui Field Operation Manager, Mustamin minta kepada anggota Komisi VI DPR RI itu, supaya memberikan masukan kepada pemerintah terkait akses jalan Agar menuju ke area produksi KMT saat ini kondisinya dalam keadaan rusak parah.

“Jalan dari Arar menuju KMT itu kondisinya dalam keadaan rusak parah ibu, jalan itu satu satunya untuk mobilisasi alat berat. Dulunya dipakai oleh kita, tapi sekarang sudah ada perusahaan lain seperti perusahaan kelas sawit dab batu bara juga pakai jalan yang sama, jadi kami mohon bantuan ibu untuk beri masukan ke pemerintah,” terangnya.

Perwakilan SKK Migas Papua Maluku yang diwakili oleh Koordinator Departemen Operasi dan Formalitas dan Komunikasi (Forkom), Otniel Lodewyk Wafom mengatakan bahwa sesuai UU Migas nomor 22 tahun 2001, kegiatan migas dibagi menjadi 2 yaitu hulu migas dan hilir migas.

Menurutnya hulu migas dibawah kendali SKK Migas, sedangkan hilir migas dibawah kendali BPH Migas.
Ia mengatakan bahwa Kilang Petrogas yang berdiri sejak tahun 70an, di desain untuk memproduksi 10.000 barel minyak perhari.

“Faktanya, saat ini hanya mampu memproduksi 4.500 sampai 5.000 barel per hari,” ujar Otniel.

Ia berharap pada tahun 2025 ini, lifting Petrogas dapat sesuai target agar dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi dan pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu, kami sangat berharap agar kontribusi yang diberikan oleh KKKS Petrogas Basin Ltd dapat semakin ditingkatkan guna memberikan dampak positif yang besar kepada masyarakat Indonesia dan khususnya bagi masyarakat di Papua dan Maluku,” harap Otniel.

Sementara itu, anggota DPR RI, Faujia Helga Tampubolon menyebutkan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya, untuk memastikan ketahanan energi oleh perusahaan Hulu dan Hilir Migas di wilayah Papua Barat Daya dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, kedatangannya juga sebagai bentuk menerima aspirasi, masukan, kendala dan tantangan yang belum tersampaikan, agar saat Ia kembali ke senayan, semua aspirasi dapat diteruskan dan berdampak dengan pengambilan kebijakan yang tepat dan cermat.

“Saya anggota DPR RI ini hanya sebagai pengawas, ada kementerian dan badan terkait yang punya tugas menindaklanjuti kendala dan tantangan yang dialami oleh perusahaan. Saya harus membawa masalah yang ada disini ke pusat, serta turut memastikan ketersediaan dan ketahanan energi di Papua Barat Daya ini terpenuhi oleh masyarakat,” ujar Helga.

Ia juga mengapresiasi Bumdes Arar yang pada moment terebut juga terlihat mengantarkan sejumlah ikan segar ke perusahaan. Ia mengatakan bahwa keberadaan investor bukan suatu hal yang menakutkan, sebaliknya perlu didukung agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Adanya investor dari luar tidak menyusahkan tapi masyarakat bisa menikmati sama-sama. Saya juga berpesan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk menjadikan investor sebagai mitra pembangunan, karena dampak berganda yang dilakukan oleh perusahaan harus juga dirasakan oleh masyarakat,” lanjut Faujia.

Selanjutnya, dalam kunjungan tersebut, Faujia Helga melakukan kunjungan ke lokasi penampungan Gas dan dermaga penyaluran gas. Terlihat turut dalam pertemuan tersebut, Asisten 1 Pemda Kabupaten Sorong, Adi Bramantyo mewakili Bupati Sorong dan Tenaga Ahli, Faujia Helga Tampubolon.