Anggota Komisi V DPR RI Dorong Transmigrasi Lokal dan Prioritaskan Perumahan Warga Papua Barat Daya

ISTORINEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon, menegaskan perlunya perubahan paradigma kebijakan transmigrasi dalam rapat kerja bersama Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Menteri Transmigrasi.

Dalam forum tersebut, Faujia menekankan bahwa kebijakan transmigrasi ke depan tidak lagi berorientasi pada perpindahan penduduk dari luar ke dalam wilayah Papua, melainkan harus difokuskan pada transmigrasi lokal sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Menurutnya, kondisi sosial masyarakat Papua Barat Daya menunjukkan tingkat kepadatan hunian yang tinggi dalam satu rumah, yang berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan.

Ia menggambarkan bahwa dalam satu rumah bisa dihuni oleh tiga hingga empat bahkan lebih kepala keluarga, terdiri dari kakek-nenek, orang tua, anak dan menantu, cucu, hingga cicit yang telah berkeluarga.

“Kondisi hidup bersama dalam satu rumah ini membuat kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, pembangunan rumah melalui skema transmigrasi lokal harus menjadi prioritas,” tegas Faujia.

Selain pembangunan perumahan, Faujia juga mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan keterampilan bercocok tanam, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat program Beasiswa Patriot yang disertai dengan pendampingan berkelanjutan bagi generasi muda di daerah tertinggal.

Ia menilai, keberhasilan program desa dan transmigrasi tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan desa.

Oleh karena itu, Faujia meminta agar peran pendamping desa dan kepala desa diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas mereka dalam mengelola program pembangunan.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum terpenuhi secara merata, seperti ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi sekolah (WC sekolah), serta optimalisasi program TEKAT sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, program apa pun tidak akan berjalan optimal,” ujar Faujia.

Melalui rapat tersebut, Faujia berharap pemerintah pusat benar-benar menjadikan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan desa dan transmigrasi, agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.