Audiensi Pedagang Mama Papua, Komisi IV DPRP PBD Soroti Kebutuhan Permodalan dan Pendampingan

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya — Anggota Komisi IV DPRP Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Cartens Malibela, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima audiensi dari kelompok mama-mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang dan pelaku usaha kecil.

Dalam pertemuan tersebut, kata Cartens, terdapat sejumlah aspirasi penting yang disampaikan, khususnya terkait kebutuhan dukungan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025.

“Ada tiga hal besar yang mereka sampaikan, terutama terkait kebutuhan modal usaha, perhatian pemerintah, dan keterbukaan data penerima bantuan,” ujarnya.

Menurutnya, mama-mama Papua sangat membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, mereka juga meminta adanya transparansi dalam penetapan penerima hibah atau bantuan modal, baik secara perorangan maupun kelompok.

Cartens menjelaskan, Komisi IV DPRP Papua Barat Daya membuka ruang bagi para pelaku usaha mama Papua yang belum terakomodasi pada tahun sebelumnya untuk segera menyampaikan usulan kepada komisi.

“Kami persilakan mereka untuk menyurat ke Komisi IV agar bisa diagendakan pertemuan bersama OPD teknis, sehingga kita bisa duduk bersama membicarakan solusi atas kebutuhan mereka,” katanya.

Ia berharap, mama-mama Papua yang belum menerima bantuan pada tahun 2025 dapat diakomodasi pada tahun berjalan, bahkan diupayakan terealisasi dalam tahun ini.

Selain itu, DPRP juga meminta perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua Barat Daya, agar program pemberdayaan ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya mama-mama pedagang, dapat berjalan optimal.

Cartens menambahkan, pihaknya juga mendorong keterbukaan data melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait daftar penerima bantuan modal, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang telah menerima dan siapa yang belum.

“Bagi yang belum, silakan ajukan kembali untuk diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun 2026 dan seterusnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan, tidak hanya dalam bentuk modal, tetapi juga pelatihan usaha.

“Yang sudah berjalan baik kita dukung untuk keberlanjutan. Yang belum optimal, kita lakukan pembinaan. Tapi yang masih punya niat usaha harus tetap didampingi, baik melalui pelatihan maupun tambahan modal,” tegasnya.

Melalui langkah tersebut, DPRP Papua Barat Daya berharap program pemberdayaan ekonomi dapat benar-benar menyentuh kebutuhan mama-mama Papua, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua secara berkelanjutan.