Bupati Maybrat : Berkat Fasilitasi Faujia Helga Br. Tampubolon Umlati, Usulan Program Pemkab Maybrat Direspon Menteri Transmigrasi RI

ISTORINEWS.COM, Raja Ampat – Bupati Maybrat, Karel Murafer, berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi dapat memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program prioritas yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Maybrat, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini terdampak konflik.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Maybrat, Karel Murafer usai pertemuan bersama Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Br. Tampubolon Umlati, di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Selasa (2/6/2026).

Karel mengungkapkan rasa syukurnya karena pemerintah daerah dapat kembali menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan pembangunan kepada Menteri Transmigrasi setelah sebelumnya melakukan presentasi program di Jakarta bersama Bupati Sorong Selatan.

“Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui fasilitasi Ibu Anggota DPR RI, Ibu Faujia Helga Tampubolon, kami dapat bertemu langsung dengan Pak Menteri untuk menyampaikan sejumlah program prioritas daerah,” ujar Karel.

Menurutnya, usulan yang disampaikan meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, revitalisasi rumah masyarakat, hingga pengembangan program transmigrasi lokal.

Ia menjelaskan, sejumlah program tersebut sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah Ayamaru Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah yang pernah mengalami konflik sehingga memerlukan percepatan pembangunan dan pemulihan pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat di daerah-daerah konflik, terutama melalui pembangunan jalan, jembatan, air bersih, serta revitalisasi rumah-rumah warga yang ada di sana,” katanya.

Karel menambahkan, seluruh dokumen usulan program telah diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi dan kini tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia mengakui belum ada kepastian terkait besaran anggaran maupun waktu pelaksanaan program yang diajukan.

“Saat ini masih sebatas usulan program. Kami belum mendapatkan gambaran mengenai anggaran yang akan dikucurkan maupun kapan program tersebut akan direalisasikan, apakah tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Karel juga berharap program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis gotong royong dapat menjadi prioritas pemerintah pusat, termasuk penguatan program transmigrasi lokal.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Maybrat turut mengusulkan bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan rumah ibadah di sejumlah kampung yang terdampak konflik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang berada di wilayah terjauh dan pernah mengalami konflik. Sekolah, gereja, dan berbagai fasilitas umum lainnya membutuhkan dukungan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Karel menegaskan bahwa pertemuan di Raja Ampat merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan di Jakarta bersama Kementerian Transmigrasi.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat membuka peluang bagi Kabupaten Maybrat untuk memperoleh dukungan program dan anggaran pembangunan pada tahun mendatang.

“Kami berharap program-program yang telah kami ajukan dapat diakomodasi sehingga tahun depan Maybrat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.