Formasi Lengkap! Akhir Juli, Ketua DPRP Papua Barat Daya dan 9 Anggota Jalur Otsus Siap Dilantik

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) akan menggelar tiga agenda penting dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 28 Juli 2025.

Salah satu agenda utama adalah pelantikan sembilan anggota DPRP dari jalur pengangkatan (Otsus), yang akan dilantik bersamaan dengan Ketua definitif DPRP PBD, Ortis Fernando Sagrim.

Sekretaris DPRP PBD, Johannes Naa, membenarkan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan sembilan anggota dari jalur otonomi khusus telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“SK anggota DPRP PBD jalur pengangkatan sudah keluar hari ini. Jadi, pada tanggal 28 Juli 2025 nanti, ada tiga agenda yang akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRP, yaitu pelantikan Ketua DPRP PBD, pelantikan sembilan anggota Otsus, dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua Barat Daya tahun anggaran 2024,” ujar Johannes Naa, Jumat (18/7/2025).

Johannes juga mengungkapkan bahwa pelantikan akan digelar secara bersamaan atas arahan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya, menyusul keluarnya SK tersebut.

“Iya, SK itu baru keluar, dan saya sudah dipanggil oleh Pak Sekda untuk mengoordinasikan agar pelantikan Ketua DPRP dan sembilan anggota Otsus, serta penyerahan LHP BPK, bisa dilakukan dalam satu agenda paripurna,” jelasnya.

Sembilan anggota DPRP PBD dari jalur Otsus yang akan dilantik merupakan perwakilan dari enam daerah pengangkatan, sebagai berikut:

* Kota Sorong: Mathias Fredrik Komegi dan Selviana Kalami.
* Kabupaten Sorong: Cartenz I.O Malibela dan Barnike Susana Kalami.
* Kabupaten Raja Ampat: Frengky Umpain dan Roberth G.Y. Wanma.
* Kabupaten Sorong Selatan: George Karel Dedaida.
* Kabupaten Maybrat: Maria Jitmau.
* Kabupaten Tambrauw: Yermias Y. Sedik.

Dengan pelantikan ini, DPRP PBD periode 2024–2029 akan resmi lengkap, terdiri dari unsur partai politik dan jalur pengangkatan sesuai mekanisme otonomi khusus.