Kapolda Hengki: Persoalan Tanah di Papua Harus Hormati Hak Masyarakat Adat

HUMAS POLDA PBD : Polda PBD dan BPN Sepakat Berantas Mafia Tanah, Kapolda Tekankan Tiga Prioritas.

ISTORINEWS.COM, KOTA SORONG – Upaya mencegah konflik agraria, memberantas praktik mafia tanah, serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Papua Barat Daya diperkuat melalui kerja sama antara Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026), pukul 10.00 hingga 12.00 WIT.

Bacaan Lainnya

Kegiatan dipimpin Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma.

Kerja sama ini tidak hanya dilakukan pada tingkat Polda, tetapi juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan PKS antara Kapolres dan Kapolresta jajaran dengan masing-masing Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat Daya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia, sejumlah Pejabat Utama Polda Papua Barat Daya, serta pejabat administrator di lingkungan BPN.

Dalam sambutannya, Kapolda Brigjen Pol. Hengki Haryadi menegaskan bahwa persoalan pertanahan di Papua Barat Daya memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri. Sebab, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan sejarah, adat istiadat, identitas, serta hak-hak masyarakat adat.

Menurutnya, setiap persoalan pertanahan harus ditangani secara cermat, profesional, transparan, dan mengedepankan pendekatan humanis. Sebab, sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, maupun penyalahgunaan administrasi pertanahan berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolda menegaskan, kerja sama kedua institusi harus diwujudkan melalui langkah nyata dengan tiga fokus utama.

Pertama, pencegahan dan deteksi dini konflik pertanahan melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi, serta dialog bersama pihak-pihak berkepentingan. Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dinilai penting dalam mencari penyelesaian yang bijaksana dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Kedua, penegakan hukum dan penguatan integritas pelayanan pertanahan. Polda Papua Barat Daya berkomitmen mendukung pemberantasan mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, serta penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat maupun negara.

Ketiga, pengamanan dan kepastian hukum aset negara melalui inventarisasi serta percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah milik negara, khususnya aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri agar memiliki legalitas jelas dan terhindar dari potensi sengketa.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran agar segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan membangun koordinasi dan komunikasi secara berkala bersama Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah.

Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik, memberikan kepastian hukum pertanahan, sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

“Kerja sama strategis antara Polda Papua Barat Daya dan BPN ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria di tengah masyarakat, mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset-aset negara secara tertib dan memiliki kepastian hukum. Sinergi ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Jenny.

Ia menambahkan, Bidhumas Polda Papua Barat Daya akan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan kepolisian, termasuk kolaborasi dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif.

Melalui kerja sama tersebut, Polda Papua Barat Daya dan BPN berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara berkeadilan dan sesuai ketentuan hukum.

Kegiatan yang berlangsung selama dua jam tersebut berjalan tertib, aman, dan lancar. Sinergi ini diharapkan menjadi landasan kerja sama berkelanjutan dalam memberikan kepastian hukum pertanahan serta menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya. (*)

Pos terkait