Masyarakat Hanya Jadi Penonton, Ketua Komisi II DPR RI Janji Evaluasi Pengelolaan SDA di Papua Barat Daya

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya–
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (4/7/2025). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Sorong, itu dihadiri jajaran pemerintah daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Dr. Rifqinizami menegaskan komitmen Komisi II DPR RI untuk mengawal berbagai persoalan krusial yang dihadapi Papua Barat Daya, mulai dari batas wilayah, pengelolaan kelautan dan konservasi, hingga keadilan fiskal bagi daerah otonomi baru ini.

“Kami mendengar jeritan masyarakat. Kami datang untuk mendengar langsung agar solusi bisa disusun berdasarkan aspirasi yang otentik,” tegasnya.

Berbagai perwakilan daerah, seperti Kabupaten Tambrauw, Sorong, Maybrat, dan Raja Ampat, memaparkan persoalan di wilayah masing-masing. Isu batas wilayah, konflik konservasi, status kepemilikan pulau, keterbatasan infrastruktur dasar, serta akses terhadap hasil laut menjadi sorotan utama.

Salah satu pernyataan paling menohok datang dari tokoh masyarakat Raja Ampat yang menyampaikan keluhan mengenai ketimpangan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan kekayaan laut.

“Masyarakat kami hanya jadi penonton. Pulau kami bahkan diambil alih tanpa ada ketegasan negara. Sementara tambang dan pariwisata tumbuh, kami tak punya akses. Ini menyakitkan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Rifqinizami menyatakan bahwa seluruh aspirasi akan dibawa ke pemerintah pusat dan menjadi bahan advokasi ke Presiden serta kementerian terkait.

“Tahun 2027 kita akan lihat perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, dan penguatan posisi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,” katanya.

Pemda Tambrauw turut menyampaikan sejumlah persoalan seperti konflik batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari, akses listrik dan jalan lintas pantura, hingga perlindungan wilayah konservasi yang tumpang tindih dengan permukiman warga.

Sementara itu, Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menyerukan pendekatan kebijakan yang lebih humanis dan inklusif dalam menyelesaikan persoalan Papua. Ia juga meminta Komisi II DPR RI memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat Papua Barat Daya langsung ke Senayan.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Papua Barat Daya akan menjadi salah satu prioritas nasional dalam hal penataan kewilayahan, percepatan pembangunan, dan reformasi regulasi pusat-daerah.

“Papua bukan sekadar wilayah administratif. Papua adalah wajah timur Indonesia yang harus sejahtera bersama-sama,” pungkasnya.