Papua Barat Daya Hadapi Tantangan Serius: Kemiskinan 17,95 Persen

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kondisi sosial ekonomi terkini di Papua Barat Daya yang masih menghadapi tantangan serius. Jumlah penduduk miskin di provinsi termuda di Indonesia ini tercatat mencapai 103.570 jiwa atau sekitar 17,95 persen dari total populasi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan data tersebut dalam kegiatan sosialisasi program hunian rakyat yang digelar di Universitas Muhammadiyah Sorong, Minggu (26/4/2026).

Angka kemiskinan tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,25 persen.

Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 41.390 jiwa (13,55 persen). Disusul Kabupaten Sorong sebanyak 25.610 jiwa (25,10 persen).

Sementara itu, Kabupaten Maybrat mencatat 13.530 jiwa dengan persentase tertinggi mencapai 29 persen. Kemudian Kabupaten Tambrauw 4.960 jiwa atau 28,94 persen, Kabupaten Sorong Selatan 9.490 jiwa atau 17,66 persen, dan Kabupaten Raja Ampat 8.600 jiwa atau 16,57 persen.

“Kalau dibagi empat, berarti Kota Sorong saja ada sekitar 8.000 rumah tangga yang masih berada dalam kategori miskin,” ungkap Amalia.

Selain kemiskinan, BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada 2025 masih tertinggal dibandingkan nasional. Jika ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, maka Papua Barat Daya baru mencapai 4,03 persen.

Di sisi lain, tingkat inflasi tercatat sebesar 4,09 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi perhatian, yakni mencapai 6,56 persen melampaui angka nasional sebesar 4,85 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dorongan kuat dalam penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Meski demikian, Amalia menegaskan peluang pembangunan di Papua Barat Daya masih sangat terbuka. Ia menyoroti potensi sektor unggulan, khususnya perikanan, yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sebanyak 48,82 persen ekspor Papua Barat Daya berasal dari ikan. Ini menunjukkan kekuatan besar di sektor kelautan,” jelasnya.

Selain itu, potensi perikanan lainnya seperti udang tangkap laut menempatkan Papua Barat Daya sebagai salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia, setelah Sulawesi Selatan dan Maluku.

Tak kalah penting, potensi sagu di wilayah Kabupaten Sorong Selatan juga dinilai sangat besar, dengan ratusan ribu hektare hutan sagu yang belum tergarap optimal.

BPS menekankan bahwa kunci utama untuk menekan kemiskinan dan pengangguran adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, serta memperluas intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

“Potensi Papua Barat Daya luar biasa. Tinggal bagaimana kita dorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutup Amalia.