ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Anggota DPRP Papua Barat Daya, Cartensz Malibela, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan Reses II di Distrik Sengkuduk, Kabupaten Sorong, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Sengkuduk, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, jajaran staf distrik, serta tiga kepala kampung terdekat. Pertemuan tatap muka juga melibatkan tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, serta perwakilan tenaga pendidikan dasar.
Cartensz mengatakan, dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi kebutuhan utama, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah ibadah, infrastruktur jalan, hingga penerangan.
Di bidang pendidikan, masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan fasilitas sekolah dasar di Distrik Sengkuduk. Saat ini, sekolah tersebut telah memiliki siswa hingga kelas VI, namun hanya tersedia tiga ruang belajar.
“Harapan besar masyarakat adalah bagaimana sekolah ini bisa menjadi sekolah lengkap, mulai dari kelas I sampai kelas VI, termasuk ruang guru dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Cartensz.
Menurutnya, jumlah tenaga pendidik di sekolah tersebut saat ini mencapai delapan orang ditambah seorang kepala sekolah. Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dinilai penting untuk menunjang proses belajar mengajar.
Selain SD, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sekolah menengah pertama (SMP), mengingat hingga kini Distrik Sengkuduk belum memiliki SMP. Kondisi tersebut membuat anak-anak harus menempuh pendidikan ke Distrik Morait atau Distrik Sulemkai.
Cartensz menegaskan, pemerintah pada prinsipnya siap memperjuangkan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut, baik melalui pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Yang penting tanahnya tidak bermasalah dan masyarakat siap menghibahkan tanah kepada pemerintah, dalam hal ini untuk kepentingan pembangunan pendidikan. Kalau itu sudah siap, kita siap memperjuangkan,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi saat ini memiliki kewenangan dalam bentuk intervensi terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di daerah. Karena itu, persoalan status dan ketersediaan lahan menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan masyarakat.
Selain pendidikan, aspirasi masyarakat juga mencakup peningkatan pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta renovasi rumah ibadah.
“Inilah semua yang menjadi pergumulan masyarakat. Termasuk rumah ibadah, warga jemaat sangat berharap agar bisa direnovasi. Untuk hal itu, kami juga membutuhkan dukungan doa,” tuturnya.
Persoalan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut. Masyarakat menyampaikan harapan agar akses jalan menuju Distrik Sengkuduk terus ditingkatkan.
Cartensz menjelaskan, ruas jalan dari Klai Lidla merupakan kewenangan provinsi, sedangkan ruas dari Klasi hingga menuju Distrik Sengkuduk merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, peningkatan jalan di sejumlah titik sudah mulai dilakukan. Ia optimistis perhatian pemerintah secara bertahap dapat menjangkau wilayah Sengkuduk.
“Memang mungkin belum sekarang semuanya terjawab, tetapi beberapa waktu ke depan kita yakin kebutuhan ini akan terjawab secara bertahap,” ujarnya.
Aspirasi lain yang mencuat adalah kebutuhan penerangan listrik. Masyarakat di wilayah tersebut masih mengandalkan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.
Cartensz berharap program Indonesia terang tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di kawasan perkotaan maupun sepanjang ruas jalan nasional, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kalau kita bicara Indonesia terang, maka masyarakat di pedalaman, pelosok, pesisir, sampai ke lembah-lembah dan gunung-gunung juga harus tersentuh,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik dari pemuda, perempuan maupun tokoh masyarakat, akan menjadi bahan perjuangan di DPRP Papua Barat Daya.
“Kita tampung semua aspirasi dan sebisa mungkin kita upayakan. Yang menjadi kebutuhan utama masyarakat harus kita perhatikan,” pungkasnya.
