Tokoh Intelektual Sorsel Frans Thesia Bantah Klaim Pemprov PBD tidak Membangun di Sorong Selatan, Minta Kritik Berdasarkan Data

ISTORINEWS.COM, Sorong Selatan – Tokoh intelektual Sorong Selatan, Frans Thesia, membantah pernyataan yang menyebut Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan, sejumlah proyek infrastruktur telah dialokasikan dan sedang berjalan.

Frans mengatakan, pernyataan yang disampaikan sebelumnya oleh Victor Howay di salah satu media online terkait tidak adanya pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan tidak sesuai dengan data yang telah dipaparkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

Menurutnya, Kepala Bidang Bina Marga telah menjelaskan secara rinci bahwa terdapat sejumlah paket pekerjaan yang dikucurkan untuk Sorong Selatan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas pemerintah provinsi.

“Di Kabupaten Sorong Selatan terdapat sekitar 10 paket pekerjaan bahu jalan, satu paket pembersihan bahu jalan, serta satu paket rekonstruksi Jalan Waigo–Moswaren dengan nilai sekitar Rp6 miliar. Itu belum termasuk program dari perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” kata Frans kepada media ini, Jumat (10/7/2026).

Ia mengapresiasi komitmen Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam tetap mengalokasikan pembangunan di Sorong Selatan meski pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Frans juga mengingatkan agar setiap kritik maupun informasi yang disampaikan kepada publik didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap setiap pihak, termasuk media maupun para intelektual, menyampaikan informasi berdasarkan data yang kuat dan jangan asal bunyi alias asbun saja. Informasi yang tidak berimbang dapat merugikan nama baik pemimpin maupun pihak tertentu,” ujarnya.

Ia juga meminta insan pers menerapkan prinsip keberimbangan dengan melakukan konfirmasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja terkait sebelum mempublikasikan informasi mengenai pembangunan di Papua Barat Daya.

“Silakan melakukan kritik, tetapi harus berdasarkan data. Sebelum memuat informasi mengenai pembangunan, sebaiknya melakukan konfirmasi kepada SKPD terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang,” tutup Frans.