Wabup Sorong Selatan: Audiens dengan Komisi II DPR RI Minta Presiden Prabowo Cabut Moratorium DOB

ISTORINEWS.COM, Jakarta– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diminta untuk mencabut moratorium Daerah Otonom Baru (DOB).

Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori kepada media ini, Selasa (25/2/2025).

Dikatakan pihaknya bersama para Tokoh dan perwakilan calon Daerah Otonom Baru telah melakukan audiens bersama Komisi II DPR RI dan DPD RI di gedung Nusantara V Senayan Jakarta.

“Kami telah melakukan audiens bersama Komisi II DPR RI dan DPD RI di gedung Nusantara V. Yang hadir adalah para Tokoh dan perwakilan Daerah Otonom Baru,” ujar Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan. Bodori.

Kata mantan Kepala Dinas Pendidikan ini, yang menjadi fokus dalam audiens tersebut, dimana para tokoh dan perwakilan pemerintah daerah meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar moratorium DOB segera dicabut.

“Lewat audiens itu, ada beberapa hal penting yang dibahas, namun yang menjadi fokus, dimana para Tokoh dan perwakilan pemerintah daerah minta kepada Presiden Prabowo melalui Mendagri agar membuka moratorium DOB di tahun 2025 ini,” jelasnya.

Menurut kepala suku Kokoda Kabupaten Sorong Selatan ini, alasan dibukanya moratorium pemekaran DOB seperti Imekko di Kabupaten Sorong Selatan sudah masuk dalam Amanat Presiden sejak kepemimpinan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dimana kata Yohan Bodori, sejak itu Papua menjadi prioritas dalam proses pemekaran wilayah, salah satunya adalah DPB Imekko.

“Imekko selain sudah masuk dalam Ampres, juga telah dipersiapkan sebagai DOB persiapan. Hanya saja sampai saat Imekko masih kesulitan dalam akses transportasi dan sebagainya yang belum terjangkau,” tandasnya.

Ia pun juga mengingatkan Pemerintah Pusat bahwa wilayah Imekko di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya sampai saat ini masih menjadi perhatian, terutama akses transportasi baik darat maupun laut.

“Itulah sebabnya DOB Imekko masih menjadi perhatian dengan kemandirian DOB oleh pemerintah pusat sehingga bisa memperhatikan aspirasi masyarakat, baik menyangkut tingkat kesulitan dan pengembangan pendidikan, kesehatan dan hal-hal lain,” imbuhnya.

Ia pun mengaku akan melaporkan hasil pertemuan dengan Komisi II DPR RI dan DPD RI di Senayan Jakarta kepada Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak yang sedang mengikuti retreat di Magelang Jawa Tengah.