Kursi Sekda Kosong Terlalu Lama, DPRP Menyentil Keras Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang hingga kini masih dijabat Penjabat (Pj) menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP).

Sorotan ini mencuat dalam rapat paripurna penetapan APBD Induk 2026 yang berlangsung di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Rabu (19/11/2025) malam.

Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera menetapkan Sekda definitif demi kepastian tata kelola pemerintahan. Ia menilai posisi strategis tersebut tak boleh terlalu lama dijabat oleh seorang penjabat.

“Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terlalu lama karena Sekda merupakan pengendali utama roda administrasi pemerintahan, koordinator seluruh OPD, dan penjamin sinkronisasi kebijakan gubernur dalam pelaksanaan APBD,” tegas Ortis Sagrim.

Menurutnya, sejak Papua Barat Daya ditetapkan sebagai daerah otonomi baru hingga memasuki usia ke-3 tahun, belum adanya Sekda definitif berpotensi menghambat efektivitas birokrasi.

Ia menilai tanpa pejabat definitif, kinerja aparatur tidak akan berjalan pada kapasitas optimal.

“DPR memandang penting agar pemerintah daerah segera menetapkan Sekda definitif sesuai mekanisme perundang-undangan demi memastikan pemerintahan berjalan stabil, efektif, dan konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern,” ujarnya.

Selain jabatan Sekda, DPRP turut menyoroti sejumlah OPD hasil penataan kelembagaan yang telah mendapatkan alokasi anggaran pada 2026 namun belum memiliki pejabat struktural yang sah.

Kondisi itu dinilai dapat menghambat realisasi program serta menurunkan kepercayaan publik terhadap DOB Papua Barat Daya.

Karena itu, DPRP mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk segera melantik Sekda definitif beserta pimpinan OPD guna menjaga konsistensi kebijakan dan keberlanjutan pelayanan publik.

Menjawab sorotan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan bahwa seleksi terbuka (selter) untuk jabatan Sekda definitif akan segera dibuka.

“Pokoknya akhir tahun 2025 sudah ada Sekda Provinsi Papua Barat Daya yang definitif melalui seleksi terbuka,” tegas Gubernur Elisa Kambu saat diwawancarai awak media.