Datangi Kantor Gubernur, Asosiasi Kontraktor OAP Sampaikan Dua Tuntutan Utama

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Perkumpulan Asosiasi Kontaktor Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya, menggelar aksi damai di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya, Kamis (12/2/2026)

Melalui unjuk rasa itu, masa aksi minta gubernur Elisa Kambu, terbuka dalam pengelolaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang telah dialokasikan spesifik untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan agar menyertakan kontraktor OAP.

Kordinator aksi damai, juga Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Thomas Javerson Baru, menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi yang digelar di Papua Barat Daya, terkait keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan kontraktor OAP yang merasa belum mendapatkan porsi pekerjaan secara adil, khususnya pada paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua.

“Aksi kami hari ini ada dua tuntutan. Pertama, pekerjaan PL yang memang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua tahun ini harus benar-benar diberikan kepada teman-teman OAP. Jangan seperti tahun-tahun kemarin,” ujarnya.

Tuntutan kedua, lanjutnya, adalah mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi yang jelas terkait batas nilai tender yang dapat dikerjakan kontraktor OAP.

Menurutnya, aturan tersebut harus mengatur secara tegas rentang nilai proyek yang diperuntukkan bagi OAP, sekaligus memastikan kepastian porsi pekerjaan setiap tahun.

“Kami minta ada regulasi yang jelas, dari nilai berapa sampai berapa untuk OAP. Termasuk setiap tahun kami harus dapat berapa. Supaya tidak setiap tahun kami harus datang dan ribut,” terangnya.

Ia menilai persoalan tersebut sebenarnya sederhana apabila ada kemauan politik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mendorong kebijakan afirmasi bagi pengusaha asli Papua.

“Semua ini simpel. Tinggal ada niat dan kemauan dari pihak eksekutif dan legislatif untuk mendorong atau tidak. Intinya ada di situ,” katanya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memberikan batas waktu hingga hari Senin untuk mendapatkan kepastian jadwal pertemuan dengan pihak yang berwenang.

Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada kejelasan, pihaknya menyatakan akan melakukan konsolidasi yang lebih besar.

“Kalau hari Senin tidak ada informasi yang pasti soal kapan kami bertemu, sudah pasti kami akan konsolidasi dengan masyarakat yang lebih banyak lagi dan kami akan datang kembali,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa berbagai regulasi terkait Otonomi Khusus (Otsus) dan kebijakan afirmasi sebenarnya telah ada. Karena itu, menurutnya, tidak seharusnya kontraktor OAP terus-menerus menyuarakan tuntutan yang sama setiap tahun.

“Sebenarnya ini bukan hal baru. Regulasi Otsus ada, aturan lain juga ada. Harusnya sudah ada kebijakan afirmasi yang jelas bagi OAP setiap tahun,” ungkapnya.

Ia berharap lembaga-lembaga terkait seperti MRP, DPR Otsus, dan DPR secara umum dapat bersuara dan mengambil langkah konkret untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar dijalankan demi keberpihakan terhadap Orang Asli Papua.

Aksi damai yang dilakukan di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya diterima oleh Asisten bidang Ekonomi Pembangunan sekaligus Plt.Kadis PU, Viktor Solossa, mewakili gubernur Elisa Kambu yang sedang berada di luar kota.