ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Shywa Wilayah Adat Maybrat dan Tambrauw, Willem Asem, mengecam keras dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Kampung Ainot, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada Kamis (13/8/2026).
Willem menyebut ketiga korban merupakan warga Kampung Haifam, Distrik Aifat Timur Tengah, yang berada di sekitar wilayah Kampung Ainot di pinggir Sungai Kamundan. Menurutnya, ketiga warga tersebut terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki.
Ia mengaku prihatin karena para korban disebut mengalami luka tembak serius setelah diduga ditembak aparat kemanan saat berada di kawasan yang selama ini mereka tempati untuk rencana pemukiman dusun atau kampung.
“Saya mengutuk keras tindakan aparat TNI yang membabi buta terhadap warga sipil. Mereka adalah warga negara Republik Indonesia yang seharusnya diayomi dan dilindungi oleh aparat negara,” tegas Willem Asem di Sorong, Jumat (14/8/2026).
Menurut Willem, para korban bukan bagian dari kelompok bersenjata. Ia menilai tindakan penggunaan senjata terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan apabila warga tersebut tidak melakukan kesalahan atau ancaman terhadap aparat.
“Yang kena tembak ini dua perempuan dan satu laki-laki. Syukur mereka masih hidup. Kalau sampai meninggal, bagaimana?” ujarnya.
Willem juga mempertanyakan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan yang bertugas di Kabupaten Maybrat. Ia menilai kehadiran aparat semestinya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan.
“Kalau NKRI harga mati, perlakuan aparat negara bukan seperti ini. Baik tentara, polisi, DPR maupun ASN, kita harus mengutamakan pendekatan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat,” katanya.
Atas kejadian tersebut, Willem meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menarik aparat yang bertugas di Kabupaten Maybrat, khususnya Satgas Petik Bintang.
Ia beralasan keberadaan aparat di wilayah tersebut dinilai belum memberikan rasa aman bagi masyarakat adat. Menurut Willem, warga yang hendak beraktivitas di kebun justru merasa selalu dicurigai.
“Saya minta agar Pemerintah Kabupaten Maybrat tidak menangani kasus tersebut secara sendiri-sendiri,” terangnya.
Ia mendorong adanya pertemuan bersama yang melibatkan Bupati Maybrat, Sekda Maybrat, Kapolda Papua Barat Daya, Pangdam, Gubernur Papua Barat Daya, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ketua MRP Papua Barat Daya serta pihak terkait lainnya.
“Bupati Maybrat dan Sekda jangan sendiri menyelesaikan persoalan ini. Kapolda, Pangdam, Gubernur, Ketua DPR dan Ketua MRP harus duduk bersama untuk bertanggung jawab atas kejadian ini,” katanya.
Menurut dia, pertemuan bersama diperlukan untuk mencari tahu secara terbuka penyebab dan kronologi kejadian serta memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap para korban.
Ia menambahkan, sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Shywa terhadap masyarakat adat yang berada di wilayah adat Maybrat dan Tambrauw.
Disklaimer : Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun kepolisian terkait kronologi dan penyebab insiden di Kampung Ainot Kabuoaten Maybrat tersebut.
