ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai menjadikan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai acuan dalam menentukan langkah pembangunan yang berorientasi pada penguatan kapasitas penanggulangan bencana.
Langkah ini diarahkan agar kesiapsiagaan tidak hanya diukur melalui angka, tetapi benar-benar terlihat dalam kondisi nyata di lapangan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga, di Sorong, Kamis (27/8/2026), mengatakan hasil penilaian IKD harus menjadi dasar untuk menentukan aspek-aspek yang masih perlu diperkuat melalui program pembangunan pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
“Sesungguhnya IKD bukan sekadar penilaian atau angka. IKD harus kita gunakan untuk melihat seberapa siap Papua Barat Daya menghadapi risiko bencana,” katanya dalam Forum Group Discussion (FGD) IKD yang digelar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut George, keakuratan penilaian IKD sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Karena itu, ia menekankan agar data yang disampaikan harus valid, aktual, terukur, dan dapat diverifikasi sehingga mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
FGD tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD kabupaten/kota.
George mengatakan setiap perangkat daerah perlu memberikan data dukung sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, penilaian IKD tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan skor, tetapi juga mencerminkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
“Jangan sampai kita mengejar skor, tetapi kondisi riil di lapangan belum menunjukkan peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya pembagian peran yang jelas dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, upaya tersebut harus melibatkan BPBD, Bappeda, sektor kesehatan, sosial, PUPR, perhubungan, Kominfo, pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga relawan.
George berharap hasil penilaian IKD tidak berhenti pada dokumen atau berita acara, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang jelas. Rencana tersebut harus memuat program, kegiatan, target, penanggung jawab, kebutuhan anggaran, serta jadwal pelaksanaan.
Selain penguatan kelembagaan, kapasitas penanggulangan bencana juga perlu diarahkan hingga tingkat masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan desa dan kelurahan tangguh bencana, sistem peringatan dini, penyediaan jalur dan tempat evakuasi, edukasi kebencanaan, simulasi secara berkala, penguatan relawan, kesiapan logistik, komunikasi darurat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Ia menambahkan, Papua Barat Daya juga membutuhkan satu sistem data kebencanaan yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala. Data tersebut mencakup risiko dan kejadian bencana, kapasitas daerah, sumber daya, sarana prasarana, sumber daya manusia, logistik, hingga kebutuhan masing-masing daerah.
“Target kita adalah meningkatkan kapasitas daerah, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat respons, dan memastikan ketika bencana terjadi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat sudah tahu siapa berbuat apa, kapan, dan dengan sumber daya apa,” katanya.
George menegaskan penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada BPBD. Seluruh sektor memiliki peran penting karena dampak bencana dapat menyentuh berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan sektor lainnya.
Ia berharap pelaksanaan FGD IKD 2026 menjadi titik awal untuk memperbaiki indikator yang masih lemah, mempertahankan capaian yang telah baik, sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana di Papua Barat Daya sehingga daerah dan masyarakat lebih siap sebelum bencana terjadi.
