ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Kota Sorong, 2–4 September 2026.
Mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development,” forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat arah pembangunan Tanah Papua dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama.
PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika, yang dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026.
Pertemuan tersebut mendorong terbentuknya platform strategis yang mempertemukan masyarakat adat, pemerintah, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan.
Forum ini juga dilatarbelakangi posisi Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang tersisa di Indonesia, sekaligus pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia. Tanah Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer, 1,6 juta hektare mangrove, serta menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk dan ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.
PAPEDA Summit mendorong pembangunan yang tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan menjaga ekosistem, memperkuat hak masyarakat adat, dan meningkatkan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan.
Dalam pembukaan kegiatan, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan agar PAPEDA Summit tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan percepatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegas Elisa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat dan memberikan manfaat langsung bagi mereka.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” terangnya.
Zulkifli juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan.
“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.
PAPEDA Summit membahas lima agenda strategis, yakni penyelarasan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat; pengembangan New Nature Economy melalui pembiayaan hijau-biru; penguatan kedaulatan pangan dan energi; serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi dan kearifan lokal melalui pendekatan ridge-to-reef.
Selama tiga hari, pembahasan dibagi dalam tema “Kepemimpinan dan Komitmen,” “Masyarakat Adat dan Ekosistem,” serta “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan.” Rangkaian kegiatan terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara dan moderator.
