ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pemerintah Kota Sorong kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua (OAP), khususnya 12 suku yang berada di wilayah Kota Sorong.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, saat menghadiri kegiatan Peduli Kasih Bantuan Donasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua melalui Forum Lintas Suku Papua Raya Kota Sorong, Selasa (1/9/2026).
Septinus mengatakan, perhatian terhadap masyarakat OAP merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan masyarakat.
“Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Saya juga punya perhatian khusus kepada orang-orang asli Papua, karena saya juga adalah bagian dari Bapak dan Ibu, terutama 12 suku yang ada di Kota Sorong,” ujar Septinus.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu melihat bantuan hanya dari besar kecilnya nilai yang diberikan. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
“Bantuan ini untuk UMKM Orang Asli Papua. Jangan dilihat besarnya, tetapi lihat kepedulian kami. Pemerintah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk sekadar membantu masyarakat,” katanya.
Septinus berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif untuk membuka maupun mengembangkan usaha, baik berjualan di pasar, membuka usaha kecil, maupun memanfaatkan lokasi-lokasi strategis sebagai tempat usaha.
Ia menilai penguatan UMKM menjadi salah satu langkah penting untuk menggerakkan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak masyarakat Papua yang menjalankan usaha dalam skala kecil, seperti berjualan pinang maupun hasil kerajinan tangan. Karena itu, dukungan pemerintah diharapkan dapat membantu usaha tersebut berkembang secara bertahap.
“Dana ini kita kasih supaya bisa menghidupkan ekonomi keluarga, menambah penghasilan. Jadi digunakan dengan baik untuk mengembangkan ekonomi keluarga,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sorong, Hendrikus Momot, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat asli Papua yang berada di Kota Sorong.
Ia menegaskan, bantuan yang diterima masing-masing suku tidak diperuntukkan hanya bagi kepentingan personal pengurus atau perwakilan suku. Sebagian bantuan harus disisihkan untuk membantu warga dari suku masing-masing yang membutuhkan.
“Dana itu tidak sekadar diberikan untuk kepentingan personal. Setiap suku wajib menyisihkan sebagian bantuan untuk melihat warga sukunya masing-masing yang mengalami kekurangan,” ujar Hendrikus.
Hendrikus menjelaskan, bantuan kepada masyarakat dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa dana maupun barang, sesuai kebutuhan penerima.
Program tersebut telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya dan kembali dilanjutkan pada 2026. Pemerintah Kota Sorong juga melakukan pendampingan serta pengawasan guna memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Untuk tahun ini, besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing suku. Enam suku dengan jumlah penduduk lebih besar mendapatkan bantuan sebesar Rp80 juta per suku, sedangkan enam suku lainnya memperoleh Rp60 juta per suku.
“Nilainya disesuaikan dengan kuantitas atau jumlah penduduk masing-masing suku. Ada enam suku besar yang mendapatkan Rp80 juta, sedangkan enam suku lainnya mendapatkan Rp60 juta,” jelasnya.
Hendrikus berharap bantuan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) tersebut dapat dimanfaatkan secara baik sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Meski nilai bantuan dinilai masih terbatas, ia berharap program tersebut mampu meringankan beban masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga.
“Harapan saya, dengan perhatian pemerintah melalui Dana Otsus ini, apa yang diberikan hari ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih tenang,” katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, Kesbangpol Kota Sorong membentuk tim yang bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan di lapangan.
“Kami membentuk tim untuk selalu melakukan pendampingan dan pengawasan. Kami ingin memastikan donasi yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran,” pungkas Hendrikus.
