ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Sebanyak 1.463 titik panas terpantau di enam kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–8 Oktober 2026. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat Daya meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa satu unit helikopter water bombing untuk mempercepat pemadaman.
Kepala BPBD Papua Barat Daya, George Yarangga, di Sorong, Jumat, mengatakan permohonan bantuan tersebut telah disampaikan melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada Kepala BNPB Republik Indonesia tertanggal 30 September 2026.
“Surat Gubernur tanggal 30 September 2026 itu kami sudah menyurati Kepala BNPB Republik Indonesia terkait dengan permohonan bantuan operasional udara water bombing untuk penanganan karhutla,” kata George.
Ia menjelaskan, surat permohonan tersebut telah dikirim secara fisik maupun dalam format PDF untuk mempercepat penyampaian dan tindak lanjut permintaan bantuan kepada pemerintah pusat.
Menurut George, meningkatnya ancaman karhutla di Papua Barat Daya berkaitan dengan kondisi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino kategori sangat kuat. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, kekeringan meteorologis di wilayah tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026.
Khusus di Kota Sorong, hingga 22 Agustus 2026 tercatat 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan seluas kurang lebih 57,1 hektare.
George mengatakan, salah satu kendala utama penanganan karhutla adalah kondisi geografis sejumlah wilayah yang memiliki pegunungan, perbukitan, lereng curam, serta akses jalan yang terbatas. Akibatnya, kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau seluruh lokasi kebakaran.
Ancaman serupa juga berpotensi berdampak pada kawasan strategis dan konservasi, termasuk Kabupaten Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Karakteristik wilayah berupa pulau-pulau kecil, pesisir, kawasan mangrove, serta destinasi wisata yang sulit dijangkau melalui jalur darat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemadaman.
Selain Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong juga memiliki tingkat kerawanan terhadap karhutla.
Keterbatasan akses menuju sumber air di sejumlah titik kebakaran turut memperkuat kebutuhan terhadap dukungan pemadaman melalui udara. Karena itu, BPBD berharap BNPB dapat mengerahkan satu unit helikopter water bombing beserta awak kabin dan personel pendukung untuk membantu operasi di wilayah Papua Barat Daya.
Pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan logistik operasional, meliputi ketersediaan air, bahan bakar, dan kebutuhan pendukung lainnya agar operasi pemadaman dapat berjalan efektif.
“Kami berharap sekali mendapatkan atensi dari Kepala BNPB Republik Indonesia,” ujarnya.
Selain pengadaan dukungan armada udara, George menyebut pemerintah daerah turut mengusulkan penempatan basis operasional di lokasi strategis. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan mobilitas petugas dan mempercepat penanganan titik api, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Sementara itu, Stasiun Meteorologi Kelas I Domine Eduard Osok (DEO) Sorong mencatat 1.463 titik panas tersebar di enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya selama 1–8 Oktober 2026.
Kabupaten Sorong Selatan mencatat jumlah titik panas tertinggi, yakni 695 titik, disusul Kabupaten Raja Ampat sebanyak 368 titik, Kabupaten Sorong 149 titik, Tambrauw 142 titik, Maybrat 91 titik, dan Kota Sorong 18 titik.
Sebelumnya, sepanjang September 2026, BMKG mencatat 2.240 titik panas di Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong Selatan kembali menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni mencapai 1.228 titik.
Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian dalam upaya penanganan karhutla di Papua Barat Daya. Dukungan helikopter water bombing diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas dan armada pemadam dari darat.
