ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, George Jampsenang, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme, khususnya di kalangan generasi muda.
Hal itu disampaikannya usai membuka krgiatan Rapat Korfinasi Forum Kordinasi Pencegahan Trrorisme (FKPT) Papua Barat Daya di hotel Belagri Sorong, Jumat (23/10/2026).
Sebagai langkah konkret, Kesbangpol Papua Barat Daya merencanakan program pembinaan dan pendidikan vokasi pada 2027 untuk membantu anak-anak muda yang putus sekolah, rentan terpapar paham radikal, serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan berbagai persoalan sosial lainnya.
George mengatakan, Papua Barat Daya merupakan pintu gerbang Tanah Papua sehingga upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap radikalisme serta terorisme perlu menjadi perhatian bersama.
“Hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme ini sudah masuk di provinsi kita. Saat ini ada sekitar enam orang yang terpapar radikalisme dan sementara dibina oleh teman-teman dari Densus serta Bina Sosial untuk memulihkan mereka kembali,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar penyebaran paham radikalisme tidak semakin meluas, terutama di kalangan generasi muda.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun program, melakukan pemetaan wilayah, serta merancang langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
George menyebutkan, upaya pencegahan radikalisme dan terorisme tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan forum pencegahan, tokoh agama, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini.
“Kita membutuhkan kolaborasi, baik dari teman-teman forum maupun masyarakat, akademisi dan para tokoh. Kita harus terlibat bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah konkret pencegahan ini,” katanya.
Selain memperkuat deteksi dini, Kesbangpol Papua Barat Daya juga merancang program pendidikan dan pelatihan vokasi yang ditargetkan mulai didorong pada 2027.
Program tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada generasi muda, terutama mereka yang putus sekolah dan rentan terhadap berbagai persoalan sosial, untuk memperoleh keterampilan serta membangun kembali kepercayaan diri.
George menjelaskan, pihaknya berencana menggandeng sejumlah lembaga, di antaranya lembaga keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), balai latihan kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta unsur TNI-Polri.
Melalui kerja sama tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan kerja, tetapi juga pembinaan karakter dan pendidikan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing.
“Kita harus selamatkan mereka dan memberikan ruang agar mereka bisa membangun kembali rasa percaya diri melalui pendidikan vokasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, peserta diharapkan memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.
