ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4,6 miliar diminta tidak berhenti pada dua orang tersangka.
Penasihat hukum DDJ, Simon Banundi, mendesak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya segera meningkatkan status BTR dan OYG dari saksi menjadi tersangka.
Desakan tersebut disampaikan Simon melalui siaran pers yang diterima di Sorong, Selasa (17/11/2026). Ia menilai, berdasarkan penelusuran dan bukti yang dimilikinya, terdapat pihak lain yang diduga turut berperan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Inspektorat PBD tersebut.
Sebelumnya, pada 2 November 2026, Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya menetapkan dua orang berinisial DDJ dan NA sebagai tersangka. Keduanya sebelumnya berstatus saksi dalam penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp4,6 miliar.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor:B/791/XI/RES.3.3./2026/Ditreskrimsus tertanggal 2 November 2026.
Simon menjelaskan, dirinya selaku penasihat hukum telah mendampingi DDJ menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak dua kali, yakni pada Jumat (6/11/2026) dan Jumat (13/11/2026), di ruang pemeriksaan penyidikan Ditreskrimsus Polda PBD.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan sekitar 53 pertanyaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan BAP tambahan.
Namun, setelah mengikuti proses pemeriksaan dan melakukan penelusuran, Simon menilai penetapan tersangka terhadap DDJ dan NA belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Menurutnya, terdapat peran BTR selaku bendahara pembantu dan OYG sebagai staf bendahara yang perlu didalami penyidik, terutama berkaitan dengan dugaan penyediaan kuitansi dan tanda tangan fiktif dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Ia juga merujuk Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 900.1.13/292/12/2023 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Simon, BTR dan OYG memiliki tugas serta akses terhadap sejumlah dokumen administrasi keuangan, termasuk SPD, SPP, SPM (Surat Perintah Membayar), dan SPTJM melalui aplikasi SIPD RI.
Simon berpendapat, keterlibatan pihak-pihak tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ia menilai, perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan pihak yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga harus mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut serta dalam proses terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.
“Penetapan tersangka yang dibatasi pada klien kami saudara DDJ dan juga pihak NA belum sempurna. Ada pihak lain yang berdasarkan bukti dan fakta turut terlibat menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,” tegas Simon dalam siaran persnya.
Karena itu, pihaknya mendesak Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya segera mendalami peran BTR dan OYG serta meningkatkan status hukum keduanya apabila ditemukan bukti yang cukup.
Menurut Simon, dugaan kerugian keuangan negara hingga Rp4,6 miliar tidak boleh hanya dibebankan kepada dua orang tersangka apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain.
Ia berharap pengusutan perkara tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh dan menjadi momentum pembenahan sistem administrasi serta realisasi anggaran perjalanan dinas aparatur pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya.
Hingga siaran pers tersebut disampaikan, desakan penetapan BTR dan OYG sebagai tersangka merupakan sikap dan penilaian dari penasihat hukum DDJ. Peran serta tanggung jawab pidana masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan penyidik untuk didalami dan dibuktikan melalui proses hukum. (*)







