Cartensz Malibella Minta Pemprov PBD dan Pemda Kabupaten/Kota Berpihak dan Adil Terhadap Kontraktor OAP

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat Daya, Cartensz Malibella, mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim terintegrasi guna menginventarisasi dan mengoordinasikan pembagian proyek penunjukan langsung (PL) bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP).

Menurutnya, di wilayah Papua Barat Daya terdapat banyak kontraktor dan asosiasi yang tersebar di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, diperlukan mekanisme yang terkoordinasi agar pembagian paket pekerjaan dapat dilakukan secara adil dan merata.

“Eksekutif adalah pihak yang mengeksekusi pembagian proyek. Karena itu kami minta agar dibentuk tim untuk menginventarisasi kontraktor yang terdaftar, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, supaya semuanya mendapat perhatian yang sama,” tegas Cartensz.

Ia menilai, selama ini asosiasi kontraktor berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang terstruktur. Padahal, untuk menciptakan pemerataan dan keadilan, seluruh asosiasi perlu duduk bersama dalam satu forum resmi yang difasilitasi pemerintah daerah.

“Kita tidak boleh membiarkan asosiasi berjalan sendiri-sendiri. Harus duduk bersama. Untuk itu pemerintah daerah perlu membentuk tim, melibatkan eksekutif dan DPR, khususnya Fraksi Otsus, agar kita bisa inventarisir secara jelas siapa bekerja di kabupaten, siapa di kota, dan siapa di provinsi,” ujarnya.

Cartensz juga menyoroti keterbatasan anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pembagian tanggung jawab dan distribusi paket pekerjaan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia.

“Kemampuan anggaran pemerintah terbatas. Karena itu pembagiannya harus diatur dengan baik agar adil dan sesuai kemampuan,” tambahnya.

Untuk memastikan pemerataan paket pekerjaan, DPR Papua Barat Daya mendorong pembentukan tim terintegrasi yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga balai-balai teknis yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

Tim tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan pembagian paket penunjukan langsung secara adil kepada seluruh kontraktor OAP yang memenuhi kualifikasi.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Harus ada pemerataan dan keadilan agar seluruh kontraktor OAP di Papua Barat Daya mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

Cartensz menambahkan, DPR Papua Barat Daya telah menerima aspirasi terkait hal tersebut dan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi lanjutan dengan gubernur beserta jajaran terkait.

Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen DPR Papua Barat Daya dalam mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi Orang Asli Papua di wilayah Papua Barat Daya.