Demo Cipayung di Sorong Berlangsung Tertib, Tuntut Pembentukan Pansus HAM

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong– Aksi demonstrasi gabungan mahasiswa dari organisasi Cipayung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta mahasiswa se-Papua Barat Daya di kantor DPRK Kota Sorong berlangsung tertib dan aman, Selasa (2/9/2025).

Ratusan mahasiswa bergerak dari Universitas Muhammadiyah (Unamin) Kota Sorong menuju kantor DPRK di kawasan kilometer 10.

Berdasarkan pantauan istorinews.com, sempat terjadi riak kecil berupa pembakaran ban di tengah jalan, namun situasi kembali kondusif.

Setibanya di kantor DPRK, massa langsung disambut oleh anggota dewan dengan pengawalan aparat Brimob dan Polresta Sorong Kota.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam HMI, PMII, GMNI, dan HMI MPO menyampaikan sejumlah tuntutan melalui nota kesepahaman kepada pimpinan DPRK.

Ketua Badko HMI Papua Barat–Papua Barat Daya, Abdul Kadir Loklomin, menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan berdasarkan keadilan, bukan kepentingan politik maupun pemerintah.

“Kami tidak ingin hukum dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum harus berdasarkan keadilan, bukan kepentingan pemerintah atau pihak tertentu,” tegasnya.

Mahasiswa mendesak DPRK Kota Sorong segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) independen untuk mengusut kasus penembakan warga sipil di Sorong yang dinilai sebagai pelanggaran HAM dan bentuk kekerasan negara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRK Kota Sorong, Ricky Tanery, mengapresiasi aksi damai mahasiswa. Ia menyatakan bahwa DPRD berkomitmen menindaklanjuti aspirasi itu melalui mekanisme resmi pembentukan pansus.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman Cipayung yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Aspirasi itu sudah kami bahas, dan dalam 1–2 hari ke depan akan masuk ke fraksi-fraksi untuk persiapan pembentukan pansus,” ujarnya.

Ricky Tanery menambahkan, pansus nantinya akan beranggotakan maksimal 15 orang dari berbagai fraksi.

Meski mahasiswa tidak bisa masuk secara struktural, DPRD berjanji melibatkan mereka dalam setiap pembahasan isu yang diusulkan, baik terkait hukum, kesehatan, pendidikan, maupun persoalan sosial lainnya.