Dialog Jadi Kunci Pembangunan Papua, Paulus Waterpauw : Investasi Besar Harus Berdampak Bagi OAP

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, menekankan pentingnya pendekatan dialog dan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap agenda pembangunan di Tanah Papua.

Menurutnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya ditandai dengan hadirnya proyek besar dan investasi nasional, tetapi juga ketika masyarakat Papua merasa dilibatkan serta memperoleh manfaat nyata dari pembangunan tersebut.

Paulus menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek nasional, investasi besar, maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Yang terpenting, kata dia, adalah sejauh mana masyarakat Papua benar-benar merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampaikan Paulus menanggapi pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang saat ini berlangsung di sejumlah wilayah Papua Selatan, seperti Asmat, Mappi, Merauke, hingga Boven Digoel.

Proyek tersebut diketahui membuka kawasan hutan alam dalam skala besar untuk mendukung program nasional di sektor pangan dan energi.

Menurut mantan perwira tinggi Polri itu, pendekatan dialog menjadi kunci penting agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.

Ia menegaskan setiap polemik maupun hambatan yang muncul harus diselesaikan melalui komunikasi terbuka dengan melibatkan masyarakat yang terdampak langsung.

“Pendekatan kepada masyarakat harus dilakukan dengan hati dan komunikasi yang baik. Jangan sampai pembangunan dilakukan secara sepihak tanpa mendengar suara masyarakat,” ujarnya.

Mantan Kabaintelkam Polri itu, meyakini masyarakat Papua pada dasarnya terbuka untuk berdialog apabila pendekatan yang dilakukan mengedepankan sisi kemanusiaan dan penghormatan terhadap nilai sosial budaya masyarakat adat.

Ia bahkan menekankan pentingnya komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran. Menurutnya, dialog yang tulus pada akhirnya akan mampu menemukan jalan keluar terbaik bagi semua pihak.

Waterpauw juga mengingatkan bahwa masyarakat Papua membutuhkan penjelasan yang jelas terkait manfaat pembangunan, termasuk peluang ekonomi, lapangan kerja, dan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua.

Dengan begitu, masyarakat tidak merasa hanya menjadi objek pembangunan, tetapi ikut menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

Selain itu, ia menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang dinilai masih menjadi akar berbagai persoalan sosial di Papua.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah disebut berpengaruh terhadap rendahnya akses pendidikan, kesehatan, hingga munculnya potensi konflik sosial dan gangguan keamanan.

“Salah satu persoalan utama di Papua adalah kemiskinan ekstrem. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, maka stabilitas sosial juga akan lebih mudah tercipta,” katanya.

Paulus berpandangan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan. Ia juga menilai pendekatan pembangunan dari bawah atau bottom up sangat penting agar aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kota dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pembangunan Papua tidak boleh hanya dirancang berdasarkan sudut pandang elite maupun pemerintah pusat semata. Masyarakat adat Papua harus dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri.

Paulus Waterpauw yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 8 Oktober 2025 itu menegaskan, pembangunan di Papua pada akhirnya harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Ia berharap proyek-proyek besar nasional yang masuk ke Papua benar-benar mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat asli Papua tanpa mengabaikan martabat dan hak-hak masyarakat adat.