ISTORINEWS.COM, Raja Ampat – Upaya menjadikan Raja Ampat sebagai pusat pariwisata unggulan nasional terus didorong. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komjen Pol (Purn). Paulus Waterpauw, mengusulkan agar wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan kebijakan khusus pariwisata nasional yang terintegrasi, guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangannya, Waterpauw menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan langkah strategis pembangunan Papua yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Ia mengungkapkan bahwa komunikasi intensif telah dibangun dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPD RI, DPR RI, serta para menteri asal Papua, guna membahas berbagai persoalan mendasar di Tanah Papua.
“Kita bersatu kembali dengan teman-teman di DPD RI, DPR RI, termasuk para menteri dari Papua, untuk membahas persoalan Papua secara serius. Tujuannya agar Bapak Presiden melihat bahwa ada kebersamaan dan kesepakatan dalam membawa konsep pembangunan yang nyata,” ujarnya di Raja Ampat, Selasa (7/4/2026).
Menurut Waterpauw, hasil pembahasan tersebut akan dirumuskan menjadi konsep pembangunan yang selanjutnya diajukan kepada Presiden, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Ia juga berharap Raja Ampat dapat ditetapkan sebagai kawasan dengan status kebijakan khusus, tidak hanya sebagai kawasan ekonomi, tetapi memiliki kerangka kebijakan negara yang lebih luas dan strategis.
Sebagai perbandingan, Waterpauw mencontohkan sejumlah kawasan di Indonesia seperti Danau Toba dan Batam yang telah lebih dulu memiliki status khusus dan dinilai mampu mempercepat pembangunan melalui kebijakan terintegrasi.
“Saya berharap Raja Ampat ke depan bisa menjadi sebuah kawasan kebijakan negara khusus, seperti Danau Toba dan Batam, sehingga pengelolaannya lebih fokus dan terarah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan pariwisata berbasis masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Waterpauw turut mengungkapkan hasil diskusinya dengan Bupati Raja Ampat terkait rencana pengembangan kawasan permukiman wisata berbasis masyarakat lokal.
Konsep ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.
“Pemukiman masyarakat wisata ini sangat baik, karena masyarakat menjadi bagian langsung dari pembangunan sektor pariwisata,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Raja Ampat tidak boleh stagnan, melainkan harus bertransformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.












Hari ini : 203
Kemarin : 1722
Total Kunjungan : 378207
Hits Hari ini : 266
Who's Online : 14