ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperinda Papua Barat Daya, Frengki Albert R.M. Saa, memaparkan secara detail sistem pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang dikembangkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pemaparan ini disampaikan dalam sesi internal bersama sejumlah perangkat daerah.
Dalam penjelasannya, Frengki mengatakan bahwa sistem pengendalian APBD tersebut terintegrasi melalui tiga platform utama, yakni SIPD, SIPKD, dan SIRUP LKPP, yang kemudian dikonsolidasikan ke dalam satu sistem monitoring yang ia bangun dan beri nama “Mr. SIM” dengan modul inti bernama EIS.
Menurut Frengki, seluruh data dari SIPD dan SIPKD ditarik secara otomatis, kemudian diproses melalui pemaketan, sebelum akhirnya dikirim ke SIRUP LKPP. Data tersebut mencakup program, kegiatan, paket pengadaan, realisasi keuangan, SP2D, dan SPJ.
“Semua data belanja, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga hingga belanja transfer, masuk dalam sistem dan dapat dipantau secara real time,” ujar Frengki Saa.
Menurutnya, sistem yang dibangun ini juga menampilkan dashboard struktur APBD, perkembangan realisasi, hingga paket pengadaan per jenis belanja dan per OPD.
Ia pun menegaskan bahwa sistem ini meminimalkan manipulasi karena seluruh proses transparan dan dapat dipantau bahkan oleh KPK.
Dipelajari dari Aceh, Disempurnakan di Papua Barat Daya
Frengki menyebut bahwa fondasi sistem ini ia pelajari sejak 2009 saat mengikuti pelatihan di Aceh. Sepulang dari pelatihan, ia mulai membangun sistem serupa yang kini telah dikembangkan lebih maju untuk Provinsi Papua Barat Daya.
“Sistem ini dulu saya bangun dan digunakan hampir seluruh Indonesia, namun untuk daerah otonomi baru (DOB), yang paling siap adalah Papua Barat Daya,” jelasnya.
Frengki juga mengungkap bahwa saat mengikuti studi singkat di Australia melalui program DFAT, proyek pengembangan sistem ini menjadi salah satu project award yang mendapat apresiasi dari mentor internasional, termasuk mantan Menteri Keuangan dan Transportasi Australia.
“Mereka mengatakan sistem ini sangat bagus dan merekomendasikan digunakan di 12 provinsi di Indonesia,” ungkapnya.
Frengki menegaskan bahwa seluruh OPD sudah dilatih menggunakan sistem pemaketan kegiatan, termasuk penginputan data pendukung seperti program, kegiatan, dokumen perencanaan, hingga status lelang elektronik.
“Tidak ada lagi laporan manual. OPD tinggal klik, data langsung masuk. Dan salah input bisa berakibat fatal karena terkait neraca aset dan akuntabilitas anggaran,” tegasnyKota
Sistem Siap Jadi Alat Kontrol Gubernur, akan Diterapkan di Kabupaten/Kota
Sistem yang sudah diuji sejak 2023 ini menampilkan laporan bulanan, triwulanan, hingga tahunan dan menjadi instrumen pengambilan keputusan bagi Gubernur Papua Barat Daya.
“Semua ada dalam dashboard. Gubernur bisa lihat berapa paket lelang umum, PL, e-purchasing, hingga paket penggunaan dikecualikan. Semua terang benderang,” jelasnya.
Frengki menyampaikan bahwa sistem ini tidak hanya dapat digunakan di tingkat provinsi, tetapi bisa juga ditransfer dan digunakan oleh kabupaten/kota, termasuk dalam pengelolaan dana Otsus.
“Kalau datanya sudah siap, sistem ini bisa langsung di-remote dan dipakai di kabupaten/kota,” katanya.
Di akhir pemaparan, Frengki menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas SDM pengelola.
“Rumusnya satu, mental harus baik. Data keuangan daerah tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya.
Menurutnya, sistem ini akan terus dikembangkan dan disosialisasikan, termasuk dalam agenda pembahasan bersama OPD pada esok hari.
Hari ini : 570
Kemarin : 1181
Total Kunjungan : 379755
Hits Hari ini : 1028
Who's Online : 13