ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) mendorong percepatan pendataan dan validasi Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar utama dalam memastikan kebijakan pembangunan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat berjalan tepat sasaran.
Selain persoalan data kependudukan, penguatan regulasi dan tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 serta sinergi lintas sektor juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PBD, Dr. Drs. Suardi Thamal, pada pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dukcapil OAP Tahun 2027 dan Evaluasi Data Cakupan Kependudukan di M Hotel Sorong, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat Daya, Efraim Kambu, para kepala dinas Dukcapil kabupaten/kota se-PBD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa rapat persiapan tersebut memiliki nilai strategis bagi masa depan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.
Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, menyusun peta jalan, serta memantapkan berbagai aspek teknis dan substansial menjelang pelaksanaan Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027.
Ia menjelaskan, dinamika pembangunan di Tanah Papua terus bergerak cepat, terutama setelah terbentuknya daerah otonom baru. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan dan penguatan kapasitas fiskal.
Karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang, komprehensif, terintegrasi, dan berbasis digital agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif.
Gubernur kemudian menekankan tiga poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Gubernur, akurasi data merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah. Karena itu, seluruh instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diminta mempercepat pendataan OAP secara riil dan terintegrasi.
Ia menegaskan, berbagai kebijakan pemerintah di bidang jaminan kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan hingga bantuan sosial hanya dapat berjalan efektif apabila didukung basis data yang valid dan objektif.
Kedua, penguatan regulasi dan tata kelola dana Otonomi Khusus Tahun 2027.
Gubernur berharap tahun 2027 menjadi tonggak baru dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Otonomi Khusus.
Seluruh program yang dirancang harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan tata kelola yang ketat, penandaan anggaran yang jelas, serta sistem pengawasan berlapis yang mulai dirumuskan sejak tahap persiapan.
Ketiga, penguatan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.
Gubernur mengingatkan seluruh pihak agar menghindari ego sektoral. Sebab, persoalan dan masa depan Orang Asli Papua tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi atau lembaga.
“Diperlukan kolaborasi antara jajaran pemerintah, lembaga adat, institusi keagamaan, serta berbagai mitra pembangunan lainnya untuk merancang grand design pemberdayaan Orang Asli Papua yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, seluruh peserta diharapkan mampu memetakan berbagai tantangan di lapangan, mengidentifikasi regulasi yang perlu disinkronkan, serta merumuskan target dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027.
Gubernur juga meminta agar seluruh waktu rapat dimanfaatkan untuk berdiskusi secara tajam, produktif, dan solutif sehingga menghasilkan rancangan rekomendasi kerja yang konkret.







