Pansus DPRP PBD: Program Kesehatan Belum Maksimal, Perlu Evaluasi Menyeluruh

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPR Provinsi Papua Barat Daya menyoroti belum optimalnya serapan anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, meski tetap memberikan apresiasi atas kinerja pimpinan baru dalam mengejar realisasi program di akhir masa anggaran.

Pansus memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap kinerja Dinas Kesehatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPR Papua Barat Daya, Selasa (14/4/2026).

RDP tersebut merupakan bagian dari pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, khususnya dalam mengevaluasi capaian program dan penggunaan anggaran di sektor kesehatan.

Ketua Pansus, Cartensz I.O Malibela, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Kepala Dinas Kesehatan yang baru menjabat sekitar dua bulan menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Menurutnya, upaya percepatan tersebut menunjukkan komitmen dalam mengejar target program meski dihadapkan pada keterbatasan waktu.

“Di sisi lain kita mengapresiasi kerja-kerja cepat dari Pak Kadis yang baru menjabat, namun tetap ada beberapa catatan yang akan kami rumuskan,” ujarnya.

Namun demikian, Pansus menilai serapan anggaran Dinas Kesehatan masih belum maksimal. Dari total anggaran sekitar Rp177 miliar, realisasi yang tercapai hanya sekitar Rp140 miliar atau 81,7 persen.

Rendahnya serapan tersebut berdampak pada munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekitar Rp32 miliar yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan LKPJ tahun ini.

Selain itu, Pansus juga menyoroti sejumlah program yang belum berjalan optimal, salah satunya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum mencapai target 100 persen.

Pansus menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di tahun mendatang agar lebih tepat sasaran dan efektif.

Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan program kesehatan juga menjadi perhatian. Pansus menekankan pentingnya keterbukaan data kegiatan, termasuk informasi terkait penyedia jasa pihak ketiga kepada publik.

“Ini penting untuk menjawab tuntutan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah,” tegas Cartensz.

Seluruh hasil evaluasi dan catatan tersebut akan dirangkum oleh Pansus DPR Papua Barat Daya menjadi rekomendasi resmi sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di sektor kesehatan.