Pansus LKPJ PBD Bongkar Masalah Biro Hukum: Perencanaan hingga Eksekusi Dinilai Gagal

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ memperkuat fungsi pengawasan dengan menyerahkan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran.

Penyerahan rekomendasi tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat Daya yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Tim Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Daya, menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan dalam keterangan Pers tim Pansus LKPJ di salah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (30/4/2026).

Kepada wartawan tim Pansus katakan bahwa rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Catatan Kritis dan Rekomendasi Pansus LKPJ DPR PBD terhadap Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Daya.

Dimana hasil pembahasan antara Pansus dan Biro Hukum Setda Papua Barat Daya menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada rendahnya realisasi anggaran, tetapi lebih jauh mencerminkan kegagalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja secara menyeluruh.

Kondisi in menandakan adanya kesenjangan serius antara fungsi strategis Biro Hukum sebagai pengawal regulasi dengan realitas kinerja yang ditunjukkan.

Melalui Catatan Kritis Pansus, Pansus DPRP Papua Barat Daya menegaskan bahwa kondisi Biro Hukum Tahun Anggaran 2025 berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan memerlukan pembenahan menyeluruh.

Berikut sejumlah penegasan penting Pansus terhadap Biro Hukum;

* SILPA yang sangat tinggi merupakan indikator kegagalan total, bukan efisiensi anggaran.

* Rendahnya realisasi program menunjukkan lemahnya kapasitas eksekusi dan manajerial.

* Tidak optimalnya fungsi strategis berpotensi melemahkan kualitas regulasi daerah.

* Ketidakmampuan menyajikan data secara baik mencerminkan rendahnya akuntabilitas.

Pansus menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis hukum, menurunkan kualitas kebiiakan daerah,
serta melemahkan kredibilitas pemerintah daerah secara keseluruhan.

Sementara itu Pansus LKPJ merekomendasikan, berdasarkan temuan tersebut, sebagai berikut;

1. Evaluasi Menyeluruh Berbasis Anggaran dan Kinerja, melakukan evaluasi total terhadap kinerja Biro Hukum dengan menekankan keterkaitan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja, serta menetapkan tanggung jawab secara jelas.

2. Perbaikan Perencanaan dan PenganggaranMenyusun ulang program dan anggaran secara realistis, berbasis kebutuhan dan indikator kinerja yang terukur (performance-based).

3. Penegasan Disiplin Pelaksanaan AnggaranMembangun sistem pengendalian yang memastikar setiap program wajib dilaksanakan sesuat rencana, disertai mekanisme evaluasi dan sanksi

4. Penguatan Fungsi Strategis Biro HukumMemprioritaskan pelaksanaan tugas inti, meliputi, penyusunan dan harmonisasi produk hukum, fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, serta penguatan dokumentasi hukum daerah.

5. Pembenahan Kepemimpinan dan Manajemen InternalMelakukan penataan organisasi guna memastikan adanya kepemimpinan yang mampu menggerakkan kinerja secara efektif dan terukur.

6. Peningkatan Akuntabilitas dan Sistem PelaporanMembangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara realisasi anggaran dan capaian kinerja secara transparan dan periodik.

7. Penegasan SILPA sebagai Indikator Kinerja Menjadikan SILPA sebagai indikator evaluasi kinerja yang harus dipertanggungjawabkan secara serius, termasuk sebagai dasar pengambilan keputusan ke depan.

Tim Pansus LKPJ DPRP PBD menegaskan bahwa rekomendasi ini harus ditindaklanjuti secara konkret dan terukur guna mendorong perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah.