Pemprov Papua Barat Daya Hadiri RAPIM Kodam XVIII/Kasuari, Paparkan Potensi dan Tantangan Daerah

ISTORINEWS.COM, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghadiri Rapat Pimpinan (RAPIM) yang digelar Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (26/3/2026).

Gubernur Papua Barat Daya diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol), George Japsenang, yang hadir langsung di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari.

Dalam forum tersebut, George Japsenang memaparkan kondisi umum Papua Barat Daya yang dinilai memiliki posisi strategis sebagai gerbang Tanah Papua. Ia menyebut, daerah ini memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.

Menurutnya, arah pembangunan Papua Barat Daya difokuskan pada visi mewujudkan daerah yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

Fokus utama pembangunan mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sejumlah isu strategis masih menjadi perhatian, di antaranya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan dan stunting, belum optimalnya investasi, keterbatasan infrastruktur, serta potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah,” ujar Japsenang dalam pemaparannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat Daya menunjukkan progres yang cukup positif.

Beberapa proyek yang telah berjalan di antaranya pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan yang meliputi Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP dengan capaian di atas 90 persen.

Selain itu, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah mencapai 100 persen, disertai pengembangan sektor perumahan, konektivitas wilayah, serta penguatan sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.

Meski demikian, Japsenang mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan, seperti keterbatasan tenaga kerja, distribusi material, persoalan lahan, hingga kapasitas fiskal daerah yang masih bergantung pada dana pemerintah pusat.

Ia juga menyoroti kondisi keamanan di Papua Barat Daya yang masih memerlukan perhatian serius. Hal ini seiring adanya sejumlah insiden gangguan keamanan yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026.

RAPIM Kodam XVIII/Kasuari ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan unsur TNI dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.