Pemprov Papua Barat Daya Perkuat Kapasitas SIG, Fokus Jaga Tutupan Hutan dan Tata Ruang

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Geografis (SIG) yang melibatkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai upaya memperkuat pemetaan, mitigasi, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua Barat Daya.

Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, di salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (19/11/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya penggunaan SIG untuk memperkuat kebijakan tata ruang dan pelestarian lingkungan.

Ia menyebutkan bahwa sejak Papua Barat Daya masih menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat, wilayah tersebut sudah memiliki komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui Deklarasi Manokwari pada tahun 2018.

“Deklarasi itu menegaskan komitmen mempertahankan 70 persen kawasan lindung yang memastikan tutupan hutan tetap berada di atas 80 persen. Jika kita bandingkan dengan pulau besar lain seperti Sumatera dan Kalimantan, hutan-hutan di sana hampir habis. Kita tidak ingin hal itu terjadi di tanah Papua,” ujar Nausrau.

Ia menambahkan, luasnya wilayah Papua Barat Daya menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan teknologi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Pelatihan SIG ini sangat penting, bukan hanya untuk pemetaan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam penetapan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan,” jelasnya.

Wakil Gubernur juga mengapresiasi inisiatif WRI Indonesia yang telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Papua, Universitas Victory, dan Universitas Otto Geissler.

Sejak 2019, program ini tercatat telah melatih lebih dari 200 peserta dari berbagai instansi pemerintah.

“Kami berharap kaderisasi dalam pemanfaatan SIG di Papua Barat Daya terus meningkat sehingga pengelolaan potensi sumber daya bisa lebih optimal,” tambahnya.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperinda Provinsi Papua Barat Daya, Frengky Saa, menegaskan bahwa kemampuan penguasaan SIG di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.

Menurutnya, terdapat 76 indikator tata kelola yang membutuhkan dukungan tenaga terlatih, salah satunya melalui pelatihan pemetaan berbasis SIG.

“Sebagian besar ASN kita belum menguasai pemetaan. Melalui pelatihan ini, kami berharap mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pembuatan peta dasar hingga pemetaan lanjutan untuk perencanaan ruang desa, peta bencana, hingga dokumen perencanaan kabupaten/kota,” jelas Frengky.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berharap tidak lagi bergantung pada tenaga dari luar ketika menyusun dokumen-dokumen strategis wilayah.

“Kita ingin operator dan tenaga SIG berasal dari daerah sendiri. Bahkan masyarakat adat juga bisa dilibatkan dalam pemetaan wilayah adat, peta marga, hingga peta komunal,” ujarnya.

Frengky menambahkan bahwa kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi akan menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas daerah.

Pada tahun 2026, Bapperinda Papua Barat Daya menargetkan pelibatan penuh tenaga-tenaga yang telah dilatih untuk mendampingi kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen ruang dan pemetaan strategis lainnya.

Ke depan, pihaknya juga akan menyusun skema koordinasi dengan mitra pembangunan agar program dan pendanaan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.