ISTORINEWS.COM, Kota Sorong- Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong mengalokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar per tahun untuk memperkuat program sekolah gratis sebagai bentuk komitmen menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan tanpa pungutan, sekaligus sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat Daya.
“Melalui penganggaran Rp17 miliar per tahun, pemerintah ingin memastikan pendidikan benar-benar bebas biaya. Ini bagian dari investasi masa depan daerah,” ujar Septinus Lobat di Sorong, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, kebijakan sekolah gratis merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi Papua yang unggul, berdaya saing, dan siap menyongsong visi Indonesia Emas serta Papua Emas 2045.
“Pendidikan gratis bukan sekadar jargon. Ini aksi nyata. Jika kita ingin Papua maju dan sejajar dengan daerah lain, maka pendidikan harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan, seluruh sekolah yang masuk dalam program sekolah gratis dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. Pemkot Sorong akan melakukan evaluasi ketat terhadap sekolah yang masih membebani peserta didik maupun orang tua.
“Anggaran sudah kami siapkan. Jika masih ada pungutan, sekolah tersebut akan kami evaluasi bahkan bisa digantikan pengelolanya,” katanya.
Selain bersumber dari APBD Kota Sorong, pelaksanaan program sekolah gratis juga diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang turut mengalokasikan dukungan anggaran sekitar Rp6 miliar per tahun.
“Ini kerja kolaboratif antara pemerintah kota dan provinsi. Anggaran bisa bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan pendidikan,” jelas Septinus.
Ia berharap kebijakan sekolah gratis dapat diadopsi oleh seluruh kabupaten di Papua Barat Daya agar pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam sektor pendidikan. Lima kabupaten lainnya harus ikut menerapkan sekolah gratis,” ujarnya.
Selain pendidikan, Pemkot Sorong juga menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam visi pembangunan kota yang bersih, maju, hijau, aman, dan sejahtera.
“Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama. Masyarakat yang sehat dan terdidik menjadi kunci kemajuan Sorong dan Papua Barat Daya ke depan,” pungkasnya.















Hari ini : 842
Kemarin : 670
Total Kunjungan : 312257
Hits Hari ini : 2376
Who's Online : 5