Protes SPMB SMPN 6 dan SMAN 3, Orang Tua dan Mahasiswa Temui Wali Kota Sorong,  Ini Solusinya!

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong– Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa, orang tua siswa, dan warga masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Wali Kota Sorong, Senin (30/6/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Para demonstran yang menamakan diri sebagai Solidaritas Dunia Pendidikan Kota Sorong mendesak Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 6 serta SMA Negeri 3 Kota Sorong.

Mereka menilai proses seleksi siswa baru di kedua sekolah tersebut tidak memprioritaskan calon siswa yang berdomisili di sekitar sekolah, meski hal itu menjadi salah satu syarat dalam penerimaan siswa.

“Unjuk rasa ini kami lakukan karena belum ada solusi konkret untuk para calon siswa yang tidak lolos seleksi di SMPN 6 dan SMAN 3,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Menanggapi tuntutan massa, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Sorong, Natali Lapik, menjelaskan bahwa penerimaan siswa baru dilakukan melalui empat jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

“Sistem penerimaan siswa baru melalaui jalur Domisili, kalau dulu namanya zonasi. Perbedaan zonasi dan domisili adalah kalau siapa yang rumahnya dekat dengan lingkungan sekolah, itu yang diprioritaskan, sedangkan domisili adalah semua orang yang berada dalam radius yang sama, itu memiliki hak yang sama,” ujar Natali Lapik.

Oleh sebab itu pihak sekolah melakukan tes akademik untuk memilih nilai yang terbaik yang dipilih ikeh panitia SPMB di SMA Negeri 3 Kota Sorong.

Ia menambahkan, jalur domisili di SMAN 3 Kota Sorong telah memberikan kuota besar bagi siswa Orang Asli Papua (OAP), yakni 60 persen, sementara non-OAP mendapat 40 persen. Proses seleksi juga mempertimbangkan jumlah pendaftar yang mencapai 1.200 orang, sementara daya tampung sekolah hanya 456 siswa.

“Dengan hanya 12 ruang kelas dan kapasitas 38 siswa per kelas, tentu kami tidak bisa menampung semua pelamar. Karena itu, seleksi berkas kami lakukan agar tidak terjadi kendala teknis saat tes,” tambahnya.

Terkait transparansi, ia menegaskan bahwa hasil seleksi sudah diumumkan secara terbuka melalui baliho di depan sekolah.

Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan dua solusi kepada perwakilan mahasiswa dan orang tua siswa dalam pertemuan tertutup di kantornya. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa mengintervensi sekolah swasta, tetapi siap membantu calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

“Kami masih menunggu data dari sekolah-sekolah negeri. Jika ada sekolah yang kelebihan siswa, maka solusinya: pertama, orang tua bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya tetap digratiskan oleh pemerintah; kedua, kami mempertimbangkan membuka sekolah baru untuk mengakomodasi siswa yang tidak lolos,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. “Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita bekerja sama,” pungkas Wali Kota.