Tiga Kali RDP, Pansus DPR PBD Mulai Temukan Catatan pada LKPJ Dinas PU

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPR Papua Barat Daya kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU).

RDP ini menjadi yang ketiga kalinya dilakukan untuk mendalami realisasi program dan penggunaan anggaran yang dilaporkan.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PU turut hadir untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah catatan yang sebelumnya disampaikan Pansus.

Pendalaman difokuskan pada realisasi kegiatan, termasuk program yang belum mencapai target serta kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan kondisi di lapangan.

Ketua Pansus LKPJ DPRP PBD, Cartensz Malibela, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap data dan dokumen yang diserahkan okeh Dinas PU.

Oleh karena itu, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah terdapat ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban tersebut.

“RDP ini menjadi bagian dari upaya kami untuk membahas secara lebih rinci laporan yang telah diserahkan oleh Dinas PU. Setelah tiga kali pertemuan, mulai terlihat sejumlah poin penting yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Cartrnsz, usai RDP, Senin (20/4/2026).

Selain itu, Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam, juga memberikan perhatian khusus pada aspek perencanaan program dan penyerapan anggaran di Dinas PU.

Hal ini dinilai penting guna memastikan pelaksanaan kegiatan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Beberapa kegiatan yang dipaparkan oleh Dinas PU masih dalam tahap pendalaman oleh Pansus. Hasil dari proses ini nantinya akan disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi resmi DPR Papua Barat Daya terhadap LKPJ pemerintah daerah,” jelasnya.

Pansus DPR Papua Barat Daya menegaskan akan terus memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi tambahan, termasuk terkait pekerjaan dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Langkah ini dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.