ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Puluhan aktivis bersama ratusan sopir truk se-Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fuel Terminal PT Pertamina Sorong, Kota Sorong, Senin (26/1/2026).
Aksi tersebut menyoroti dugaan maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sorong dan sekitarnya.
Massa aksi tiba di Fuel Terminal PT Pertamina Sorong sekitar pukul 11.40 WIT. Sebelumnya, sekitar pukul 10.20 WIT, massa lebih dahulu mendatangi Kantor DPR Papua Barat Daya (DPRP PBD) untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Aksi unjuk rasa ini melibatkan puluhan unit mobil truk dan ratusan sopir yang memadati jalur di sekitar lokasi.
Massa menduga terjadi penyaluran BBM bersubsidi yang tidak wajar di sejumlah SPBU di Kota Sorong, serta adanya praktik penimbunan yang diduga melibatkan oknum pegawai SPBU.
Praktik tersebut dinilai menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang masyarakat di berbagai SPBU.
Dalam aksi tersebut, massa memasang spanduk tuntutan di bagian depan truk dan mengenakan pita merah sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan mafia BBM. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasinya, orator aksi Manaf Rumodar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Pertamina, di antaranya meminta penjelasan terkait sering terjadinya kekosongan BBM bersubsidi di SPBU.
“Kami mendesak PT Pertamina memperjelas pendistribusian BBM bersubsidi seperti Biosolar, Pertalite, dan Minyak Tanah di wilayah Sorong dan sekitarnya,” ujar Manaf.
Ia juga meminta agar pendistribusian BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, massa mendesak PT Pertamina Papua Barat Daya bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan distribusi BBM dan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap oknum karyawan yang terbukti terlibat.
“Kami juga mendesak peningkatan keamanan dan pengawasan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Aksi tersebut turut dihadiri Anggota DPRP Papua Barat Daya Fraksi Otsus, Robert George Yulius Wanma. Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat kecil dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Subsidi adalah hak rakyat, khususnya masyarakat lemah dan kurang mampu, bukan untuk memperkaya satu atau dua oknum,” tegas Robert.
Ia menyatakan siap memperjuangkan aspirasi para sopir truk dan masyarakat, serta mendorong aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan mafia BBM.
Robert juga meminta agar SPBU yang terbukti melakukan penyaluran BBM ilegal ditutup dan diproses secara hukum.
Usai menyampaikan tuntutan, massa aksi menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada pihak PT Pertamina untuk ditindaklanjuti.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim, menyatakan pihaknya menerima aspirasi massa dengan baik.
“Saya mewakili Pertamina menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan hari ini. Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib, aman, dan kondusif,” ujarnya.
Arif menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan disampaikan kepada pimpinan Pertamina untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kami akan membawa aspirasi ini ke pimpinan kami untuk ditindaklanjuti. Kami juga mengapresiasi jajaran kepolisian dan TNI yang telah membantu pengamanan sehingga kegiatan berjalan aman dan kondusif,” pungkasnya.
Hari ini : 838
Kemarin : 670
Total Kunjungan : 312253
Hits Hari ini : 2359
Who's Online : 6