Pansus LKPJ DPRP PBD Soroti Kinerja Diskominfo, Akses Internet di Wilayah 3T Jadi Catatan

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025 menyoroti ketimpangan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP).
Isi Berita:

Diskominfo SP Papua Barat Daya menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) kedua yang mempresentasikan laporan pertanggungjawaban serta program kerja dalam APBD kepada Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025.

Pemaparan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP, Eltje S. Doo, dalam RDP yang berlangsung di ruang rapat DPRP Papua Barat Daya, Jumat (10/4/2026).

Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela, mengapresiasi kehadiran jajaran Diskominfo SP yang hadir lengkap dalam rapat tersebut. Namun demikian, ia mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen yang diserahkan dengan pemaparan yang disampaikan dalam forum.

“Dari hasil studi dokumen yang disajikan, terdapat ketidaksesuaian dengan hasil penyampaian dalam RDP. Karena itu, kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut di dinas ini,” ujarnya.

Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya kejelasan program unggulan dan prioritas Diskominfo SP, khususnya yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dalam LKPJ 2025.

“Hal ini penting agar kami dapat melihat secara jelas capaian kinerja serta arah kebijakan yang telah dijalankan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Yanto Yatam, menegaskan bahwa peran Diskominfo SP sangat strategis dalam mendukung kemajuan daerah, terutama dalam penyediaan akses informasi.
Ia secara khusus menyoroti belum meratanya layanan internet di Papua Barat Daya, terutama di wilayah 3T.

“Salah satu catatan utama kami adalah terkait pengadaan dan pemerataan jaringan internet. Hingga saat ini layanan tersebut belum menjangkau secara optimal, terutama di wilayah 3T,” jelas Yanto.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena keterbatasan akses informasi dapat berdampak luas, termasuk terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendorong agar wilayah 3T menjadi prioritas utama pemerintah. Kehadiran negara melalui Diskominfo SP sangat dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur digital, seperti jaringan internet dan menara telekomunikasi, dapat berfungsi dengan baik dan merata,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pansus menemukan sejumlah wilayah yang telah memiliki infrastruktur telekomunikasi seperti tower, namun kualitas jaringan internetnya masih belum optimal.

“Ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan, bukan hanya pembangunan fisik semata,” pungkasnya.