Turun ke Lapangan, Pansus DPRP PBD Soroti Ketimpangan Laporan dan Kondisi Riil di Sorong Selatan dan Maybrat

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah melalui pengawasan langsung di lapangan, tidak hanya sebatas pembahasan administratif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Guna memastikan seluruh program kerja pemerintah provinsi Papua Barat Daya benar-benar real di lapangan, Rabu (22/4/2026) Pansus DPRP PBD turun langsung ke kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat untuk melihat secara langsung pembangunan yang nyata di masyarakat

Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam, mengatakan pengawasan fisik dilakukan guna memastikan kesesuaian antara laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kondisi riil di lapangan.

“Pansus tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi turun langsung untuk memastikan data yang disampaikan benar adanya,” ujarnya.

Pengawasan dilakukan selama tiga hari, 22–24 April 2026, dengan menyasar sejumlah lokasi di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat.

Kata Yanto, di Sorong Selatan, tim meninjau RSUD Skolo Keyen dan menemukan bahwa bantuan alat kesehatan seperti alat rekam jantung, tempat tidur pasien, serta peralatan pemeriksaan ibu hamil tersedia sesuai laporan. Rehabilitasi ruang operasi juga telah dilaksanakan.

Namun, pihak rumah sakit mengungkapkan masih adanya keterbatasan fasilitas, mulai dari bangunan yang sudah tua, kekurangan alat kesehatan, hingga minimnya tenaga medis dan obat-obatan.

Kondisi ini kata Yanto, diperparah karena rumah sakit juga melayani masyarakat dari wilayah Maibrat dan sekitarnya.

“Kalau masyarakat sehat, maka aktivitas lainnya bisa berjalan. Karena itu dukungan terhadap fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, menyebut bantuan pemerintah provinsi sangat membantu pelayanan kesehatan, namun masih perlu ditingkatkan agar pelayanan lebih optimal.

Selain sektor kesehatan, Pansus juga menemukan sejumlah catatan di bidang infrastruktur. Di Sorong Selatan, tim menyoroti Terminal Tipe B yang dibangun dengan anggaran besar namun terbengkalai dan belum dimanfaatkan.

“Kami sangat kecewa. Proyek bernilai miliaran rupiah tetapi tidak digunakan secara maksimal,” kata Samsir.

Di Kabupaten Maibrat, Pansus meninjau proyek penerangan jalan umum (PJU) di Kampung Arus. Secara fisik lampu telah terpasang, dan berdasarkan keterangan masyarakat setempat, fasilitas tersebut berfungsi dengan baik.

Ketua Pansus, Cartrensz Malibela, menambahkan bahwa seluruh temuan di lapangan, termasuk proyek jalan, terminal, dan fasilitas kesehatan, akan dirangkum sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Cartrensz, menjelaskan kegiatan ini bertujuan mengecek realisasi program Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025.

Pansus berharap pemerintah provinsi terus meningkatkan dukungan, khususnya pada sektor kesehatan dan infrastruktur, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di Papua Barat Daya.