ISTORINEWS.COM, Raja Ampat – Sebagai kawasan konservasi yang berada di jantung Segitiga Karang Dunia sekaligus UNESCO Global Geopark, keindahan alam Raja Ampat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan juga menghadirkan sejumlah tantangan, mulai dari pengelolaan sampah, kerusakan terumbu karang akibat lego jangkar, kapal kandas, limbah cair, hingga penumpukan pengunjung di lokasi tertentu.
Untuk menjaga kekayaan hayati laut dan darat di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Raja Ampat tahun 2026 sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multipihak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Lokakarya Pariwisata Berkelanjutan yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, akademisi, pelaku usaha, serta asosiasi pariwisata.
Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan melalui video dari Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah destinasi wisata tidak dapat dicapai sendiri, tetapi membutuhkan kemitraan erat untuk menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial budaya, dan tata kelola ekonomi.
“Melalui forum ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah. Mari pastikan setiap investasi, kebijakan, dan kegiatan tidak hanya memacu ekonomi, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan serta menghormati budaya Raja Ampat,” ujar Widiyanti, di Raja Ampat (29/8/2026).
Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan komitmen nyata sehingga Raja Ampat menjadi contoh pariwisata berkualitas, inklusif, berkelanjutan, sekaligus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
Kemitraan multipihak tersebut kembali ditekankan Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan. Menurutnya, terbentuknya Forum Mitra Pembangunan menegaskan bahwa keberlanjutan Raja Ampat merupakan tanggung jawab bersama.
“Dengan terbentuknya Forum Mitra Pembangunan ini menegaskan komitmen kita bersama, keberlanjutan Raja Ampat adalah tanggung jawab kolektif. Melalui forum ini pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, akademisi dan para pelaku usaha berkolaborasi memastikan agar setiap kemajuan di sektor pariwisata tidak mengorbankan kelestarian laut dan darat serta tetap menyejahterakan warga masyarakat sekitar,” katanya.
Melalui lokakarya multipihak tersebut, seluruh pihak membahas berbagai persoalan berdasarkan data dan pengalaman di lapangan. Forum kemudian menyepakati sejumlah aksi prioritas untuk mendukung pengembangan ekowisata Raja Ampat ke depan.
Dari pertemuan itu, terdapat 10 isu strategis yang menjadi fokus pembahasan, yakni tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang, infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia.
Dari 10 isu tersebut, tiga isu ditetapkan sebagai prioritas yang akan difokuskan pada tahun pertama, yakni tata kelola, masyarakat adat, dan ekonomi lokal.
Raja Ampat Program Manager Konservasi Indonesia, Meidiarti Kasmidi, mengatakan perlindungan ekosistem laut dan pengembangan ekonomi lokal di Raja Ampat merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, komitmen kolektif yang dihasilkan melalui forum tersebut diharapkan dapat memastikan pariwisata berkelanjutan tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.
“Melalui komitmen bersama yang dihasilkan pada forum ini, seluruh pemangku kepentingan menyepakati daftar program prioritas jangka pendek yang akan segera dilaksanakan secara kolaboratif. Pelantikan forum ini mempertegas bahwa perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan warga Raja Ampat adalah tanggung jawab bersama,” kata Meidi.
Hal serupa disampaikan perwakilan masyarakat adat Raja Ampat, Charlie Imbir. Ia mengatakan laut dan hutan Raja Ampat merupakan warisan yang perlu dijaga bersama.
“Melalui kolaborasi pemerintah bersama para mitra dalam forum ini, kami berharap aktivitas wisata di Raja Ampat untuk tahun-tahun mendatang tetap menghormati tatanan adat, menjaga laut tetap bersih, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal,” tuturnya.
Sementara itu, Yani Mile yang turut terlibat dalam forum tersebut menyatakan kesiapan mendukung penerapan regulasi yang lebih ketat untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Raja Ampat.
“Keberlanjutan Raja Ampat ke depan tidak hanya soal menjaga ekosistem lautnya, tetapi juga merawat iklim usahanya. Ketika standar lingkungan bagi kapal wisata diterapkan secara tegas namun adil, serta pemerintah dan pelaku usaha dapat duduk bersama sebagai mitra, maka investasi pariwisata yang masuk akan tetap menarik sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal,” ujarnya. (*)
