ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Hari kedua PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) menempatkan kepemimpinan masyarakat adat sebagai salah satu isu utama dalam mendorong pembangunan Tanah Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, Kamis (3/9/2026).
Melalui Plenary Session 3 bertema “Kepemimpinan Masyarakat Adat” di Hotel Vega Prime Sorong, para pembicara menegaskan bahwa pembangunan Tanah Papua tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat sebagai pemilik wilayah, penjaga sumber daya alam, sekaligus aktor utama kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di tingkat masyarakat.
Sesi tersebut menghadirkan Anggota DPR Papua Tengah Stella T.U. Misiro, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban, Tokoh Perempuan Adat sekaligus Kepala Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Yustina Ogoney, serta Wakil Rektor IV Universitas Papua (UNIPA) Yusuf Sawaki.
Stella menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan adat dan generasi muda dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, perempuan Papua menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak konflik terhadap perempuan dan anak.
Ia mencontohkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua Tengah sebagai salah satu upaya menghadirkan kebijakan yang lebih responsif.
“Ketika kami diberikan kepercayaan untuk duduk di ruang legislasi, maka kami harus memberikan sesuatu bagi masyarakat, termasuk memastikan suara perempuan adat dan generasi muda hadir dalam kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Elai Giban menyoroti tantangan pembangunan di Papua Pegunungan, terutama perlindungan hutan dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong pengembangan komoditas lokal seperti kopi, hortikultura, dan buah-buahan serta memperkuat kerja sama antardaerah untuk membuka akses pasar dan memperkuat sistem pangan.
Yustina Ogoney menegaskan bahwa perempuan adat memiliki hubungan langsung dengan wilayah adat, hutan, tanah ulayat, ekonomi keluarga, hingga proses pengambilan keputusan.
“Menjadi perempuan adat Papua itu berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa membangun komunitas dan daerah,” katanya.
Dari perspektif akademik, Yusuf Sawaki menekankan bahwa keragaman bahasa, struktur sosial, dan sistem kepemimpinan adat di Papua harus menjadi dasar dalam merancang pembangunan.
Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi harus memahami pemegang hak, struktur pengambilan keputusan, serta hak yang diwariskan lintas generasi.
Selain plenary, hari kedua PAPEDA Summit 2026 juga membahas Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kedaulatan Pangan Lokal, serta Energi Terbarukan Berbasis Komunitas.
Rangkaian diskusi tersebut menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga perlindungan hak masyarakat adat, hutan, pangan lokal, energi, serta ruang hidup masyarakat.
PAPEDA Summit 2026 juga menjadi ruang dialog bagi masyarakat adat, perempuan, akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pengalaman, kritik, tantangan, dan gagasan tentang masa depan Tanah Papua.
Pesan utama yang mengemuka dari rangkaian diskusi hari kedua adalah bahwa masa depan pembangunan Tanah Papua harus dibangun bersama masyarakat adat, bukan sekadar untuk masyarakat adat.
